Politikus PDIP soal Video BEM UI Jokowi Pakai Seragam SPBU: Dramatisasi Visual

Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengaku tak masalah dengan kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) soal Presiden Jokowi yang menaikkan harga BBM bersubsidi. Dramatisasi visual, dan tak ada masalah.

Dalam rilisnya, BEM UI mempertanyakan faktor-faktor pemerintah menaikkan harga BBM lewat video berjudul 'BBM Naik Bikin Rakyat Tercekik?'. Jokowi digambarkan pakai baju petugas SPBU dalam video itu.

“Protes dengan dramatisasi visual. Tak masalah sejauh dalam koridor demo yang tertib dan terpelajar. Soalnya ini komunitas kampus,” ujar Hendrawan melalui pesan teks kepada kumparan, Senin (12/9).

Hendrawan juga yakin mahasiswa memiliki argumentasi dan perhitungan yang cermat sebelum menyampaikan pendapat mereka. Ia percaya mahasiswa adalah orang-orang yang kuat dalam data dan kajian.

“Gunakan argumentasi dengan perhitungan yang cermat. Soalnya kenaikan harga minyak merupakan imbas persoalan global,” ujar Hendrawan.

“Mahasiswa adalah orang-orang penganalisa. Jadi kuat dalam data dan kajian,” pungkasnya.

Sementara itu pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi yakni jenis Pertalite dan Solar. Selain itu BBM jenis Pertamax juga mengalami kenaikan pada pekan lalu (3/9).

Harga awal Pertalite sebelumnya Rp 7.650 per liter lalu setelah kenaikan harga menjadi Rp 10.000 per liter. BBM jenis Solar yang sebelumnya Rp 5.150 per liter naik menjadi Rp 6.800 per liter. Sedangkan untuk Pertamax, harga sebelumnya Rp 12.500 naik menjadi Rp 14.500 per liter.

Dalam rilisnya tersebut, BEM UI mempertanyakan faktor-faktor pemerintah harus menaikkan harga BBM khususnya BBM bersubsidi.

BEM UI menyebutkan, bahwa kenaikan harga BBM saat ini akan memberikan dampak besar bagi kehidupan hampir seluruh rakyat Indonesia. Beberapa faktor pemerintah menaikkan harga BBM tersebut dirangkum oleh BEM UI. Beberapa faktor tersebut ialah harga BBM adalah upaya pemulihan kembali ekonomi pasca pandemi COVID-19, adanya invasi Rusia-Ukraina, serta konsumsi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

“Faktor yang menyebabkan pemerintah harus membuat penyesuaian harga BBM adalah adanya pemulihan kembali ekonomi Indonesia setelah Covid-19 mulai reda, terjadinya invasi Rusia ke Ukraina,” ucap BEM UI dalam rilisnya (11/9).

“Didukungnya dengan konsumsi BBM yang didominasi oleh golongan mampu di mana 80% pertalite dan 95% solar dikonsumsi oleh kelompok masyarakat mampu sehingga tidak sesuai dengan prinsip distribusi dan keadilan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, BEM UI mempertanyakan faktor-faktor tersebut apakah menaikkan harga BBM sudah menjadi keputusan yang tepat atau malah ada cara lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

“Lalu, apakah semua faktor tersebut dapat menjadi alasan yang tepat oleh pemerintah untuk melakukan kenaikan BBM atau justru ada cara lain yang dapat dilakukan pemerintah?,” tandas BEM UI dalam cuitannya di media sosial, Twitter.