news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Politikus PKS Ingatkan Jokowi: WamenPANRB Jangan Hanya untuk Balas Jasa

7 Juni 2021 11:49 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi memimpin ratas melalui sambungan video di Istana Negara, Jakarta. Foto: Dok. Biro Pers Setpres
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi memimpin ratas melalui sambungan video di Istana Negara, Jakarta. Foto: Dok. Biro Pers Setpres
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi menetapkan regulasi terkait keberadaan Wakil Menteri KemenPANRB. Dengan terbitnya regulasi tersebut, maka pos wakil menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf akan bertambah.
ADVERTISEMENT
Terkait regulasi itu, anggota Komisi II DPR Nasir Djamil meminta Jokowi tak serta merta mengadakan posisi wamen hanya untuk balas jasa. Apalagi sampai menempatkan tokoh yang tidak memiliki pengalaman di bidangnya.
"Ini yang harus kita [perhatikan] sebagai mitra lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, saya ingin mengingatkan presiden soal itu. Sehingga jangan sampai terkesan bahwa itu adalah orang yang ditempatkan sebagai bagian dari bentuk balas jasa," kata Nasir dalam keterangannya, Senin (7/6).
Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Foto: Helmi Afandi/kumparan
Nasir menilai, jika Jokowi tetap melakukan hal itu, bisa saja berpotensi kerugian besar untuk negara. Sebab penempatan wamen tentu dapat menyerap anggaran negara, tapi pemanfaatannya tak bisa digunakan dengan sebaik-baiknya.
"Nah kalau ini terjadi dalam tatanan, saya sayang wamennya karena dia tak punya kapasitas dan kompetensi serta integritas. Akhirnya, kan, uang negara terserap. Karena, kan, ketika ada wamen nanti ada fasilitas yang diberikan oleh negara pada wamen tersebut," ujarnya.
ADVERTISEMENT
"Apalagi jabatan presiden sudah tak lama lagi dan situasi juga sedang pandemi. Jadi, kan, pertanyaan besarnya apakah penempatan wamen berkorelasi dengan upaya untuk memulihkan ekonomi dan memulihkan kesehatan yang saat ini sedang dilakukan pemerintah," tambahnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo. Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
Oleh karena itu, politikus PKS ini sangat berharap jika wamen yang dipilih Jokowi harus memiliki kepasitas yang baik. Sehingga dapat menjalankan tugas-tugas kementerian secara menyeluruh.
"Jadi mudah-mudahan kalaupun ada [wamen], ya, tentu kita punya harapan tempatkanlah orang-orang yang punya kemampuan atau punya pengalaman membenahi aparatur negara dan birokrasi di negeri ini. Jangan sampai kemudian ada kesan menempatkan orang sebagai bentuk balas jasa," pungkasnya.
Regulasi yang mengatur soal Wamen KemenPANRB diatur dalam Perpres Nomor 47 Tahun 2021. Khususnya dalam Pasal 2 yang menjelaskan dalam memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden.
ADVERTISEMENT