Politikus PKS: Jokowi Harus Bersikap Tegas ke Moeldoko demi Jaga Demokrasi
PerbesarSejumlah pihak mendesak Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mundur dari jabatannya karena terlibat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Eks Panglima TNI ini juga telah dipilih sebagai Ketum Demokrat versi KLB.
Menanggapi itu, politikus PKS Bukhori Yusuf berpandangan tindakan Moeldoko memang dapat mengancam iklim demokrasi Indonesia yang beradab. Karena itu, ia berharap Presiden Jokowi bertindak tegas ke Moeldoko demi menjaga demokrasi.
"Tindakan Moeldoko memang bisa mengancam kehidupan demokrasi yang berkeadaban," kata Bukhori, Sabtu (13/3).
"Karena itu, Presiden Jokowi harus berani mengambil sikap tegas terhadap orang-orang di bawahnya langsung demi menjaga demokrasi yang berkeadaban," sambung anggota komisi VIII DPR itu.
Bukhori pun menuturkan sikap Jokowi yang diam, dikhawatirkan menimbulkan persepsi bahwa eks Gubernur DKI itu menjadi tameng tindakan Moeldoko. Hal itu, kata dia, semakin menimbulkan spekulasi publik.
"Sikap Presiden yang cenderung menjadi bemper anak buahnya, semakin menimbulkan spekulasi publik," tandas dia.
Sebelumnya, Din Syamsuddin menilai Moeldoko layak dipecat jika terbukti melakukan cawe-cawe untuk merebut Demokrat. Dia pun mempertanyakan apakah keterlibatan Moeldoko dalam KLB atas seizin Presiden Jokowi selaku atasannya atau tidak.
"Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi. Jika beliau tidak pernah mengizinkan, maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," kata Din Senin (8/3).