Politikus PKS Kritik RUU Kementerian Negara: Nanti Presiden Semaunya Urus Negara

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka memberikan pidato pertama usai engikuti rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di Gedung KPU, Ranu (24/4). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Anggota Baleg DPR Fraksi PKS Ansory Siregar berpandangan, sebenarnya jumlah kementerian sebanyak 34 pos sudah cukup efisien untuk mengatasi permasalahan pengangguran, kemiskinan hingga stunting untuk menuju Indonesia maju.

Ansory mengatakan, sebaiknya perlu dipertimbangkan penghapusan jumlah 34 pos meskipun kembali kepada hak prerogatif presiden terpilih. Meski dalam draft RUU Kementerian Negara disepakati penghapusan 34 kementerian akan dibahas.

"Jadi saya, waktu tahun 71, saya kelas SD kelas satu, itu guru saya bilang, Indonesia negara maju. Negara berkembang. Indonesia negara berkembang. Sekarang sudah 52 tahun masih negara berkembang. Kenapa alasannya ini? Apa yang disebutkan teman-teman tadi semuanya, istilahnya perlu dipertimbangkan itu penghapusan 34 ke sesuai keinginan presidensial," kata Ansory di Gedung DPR, Senayan, Rabu (15/5).

"Memang sih di kita terserah mau dia mau menambah mau ngurang. Kalau saya mesti nambah. Sudah pastikan dia (presiden terpilih) nambah. Kenapa kita ubah-ubah ini. Kalau saya (yakin) sudah pastikan dia nambah. Jadi, biarin aja sekarang. Itu tadi saya bilang kemiskinan, pendidikan, kesehatan, masih bermasalah. Stunting berapa itu biayanya," tambah dia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Ansory khawatir jika kewenangan jumlah kementerian diserahkan kepada presiden terpilih, justru tidak bisa mengatasi permasalahan bangsa.

"Dengan kita ubah, terserah kepada presiden, sudah nanti ya semaunya mau urus negara. Itu aja pimpinan. Dan pemikiran yang murni dari, tapi saya tidak mau ngomong. Tapi murni dari saya dengan alasan tadi itu. Kapan Indonesia ini bertukar ke negara maju," tutur Wakil Ketua Komisi IX DPR itu.

Menurutnya, Indonesia tak akan maju jika masalah kemiskinan, pengangguran hingga pendidikan tidak teratasi dengan baik.

"Ada yang bilang, Pak Awiek kalau nggak salah, Indonesia negara maju sehari sebelum kiamat. Waktu kita di Turki kalau enggak salah. Bahwa Indonesia negara maju sehari sebelum kiamat. Ini mesti kita buka. Kapan ini, kemiskinan teratasi, kapan pengangguran, kapan pendidikan, katanya uang negara di bawah tanah, di atas tanah, uang semua. Tapi masyarakat kita masih seperti ini," tutup Ansory.