Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi I DPR RI dari PKS, Sukamta meminta TNI turun gunung memberantas praktik judi online di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Hal ini ia sampaikan pada rapat Komisi I bersama Kemenhan dan TNI di gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (25/11). Sukamta menanggapi pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut judol sebagai ancaman pertahanan non-militer.
“Tadi Pak Menhan sempat mengatakan ancaman salah satunya yang non-militer yaitu judi online, judi online ini persoalan yang semakin serius,” tuturnya.
“Kalau PPATK itu mengatakan omzetnya 2023, omzetnya 350 triliun (rupiah) kemarin sudah ada yang mengatakan omzetnya sudah sampai 900 triliun (rupiah), sementara anggaran TNI cuma 165 triliun (rupiah),” tambahnya.
Sukamta lalu menyebut oknum judol dari luar negeri sudah menyusup ke TNI. Maka, yang dapat memberantas judol adalah TNI.
“Sebagian orang mengatakan aktor-aktor internasional sudah masuk menyusup ke aparat. Saya tidak tahu faktanya tetapi saya yakin yang bisa mengatasi itu hanya TNI,” ucapnya.
ADVERTISEMENT
Sukamta berpendapat, bila TNI serius menangani kasus judol, maka akan mudah “menggulungnya”.
“Kalau TNI serius diterjunkan enggak susah itu menggulungnya,” ucapnya.
Ia pun berpesan kepada Sjafrie untuk menyampaikan usulannya ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Nah, saya berharap betul mudah-mudahan Pak Menhan bisa lobi kepada Presiden mudah-mudahan Presiden menugaskan TNI untuk menyelesaikan judol ini,” ujarnya.
Sukamta menambahkan sarannya. Ia ingin 20% uang hasil penggerebekan judol yang ditangani TNI masuk ke dalam anggaran mereka untuk kesejahteraan anggota serta alutsista.
“Tapi, saya berharap mudah-mudahan kalau itu ditugaskan nanti Pak, 20 persen omzet yang digerebek itu dikasihkan TNI untuk kesejahteraan anggota maupun alutsista. Lumayan kan Kalau 900 triliun (rupiah) 20 persen ya itu 180 triliun (rupiah) melebihi dari anggaran APBN,” tuturnya.
ADVERTISEMENT