Politikus PKS: Pemerintah Jangan Asbun soal Delta Plus, Jangan-jangan Bisnis PCR

Taruna AAL memberikan informasi untuk selalu menjalankan protokol kesehatan kepada warga yang akan berkunjung ke KRI Bima Suci saat 'open ship' di Pelabuhan Pelindo III Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (23/10/2021). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Pemerintah tengah mengantisipasi masuknya varian Delta Plus ke Indonesia. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto meminta pemerintah tak asal bunyi [asbun] terkait varian COVID-19 tersebut jika belum ada bukti ilmiah.

"Pemerintah jangan asbun [asal bunyi] terkait COVID-19 varian Delta Plus. Apalagi ketika mengaitkan dengan kebijakan kewajiban PCR bagi masyarakat," kata Mulyanto, Rabu (10/11).

Menurut Mulyanto, penjelasan soal COVID-19 varian Delta Plus harusnya disampaikan oleh otoritas kesehatan berbasis bukti [evidence based] yang objektif, bukan disampaikan oleh menteri yang ramai di publik diduga punya saham di perusahaan importir alat tes PCR.

Dengan demikian, mantan Sesmen Ristek era SBY ini berharap publik yakin bahwa informasi yang disampaikan akurat dan objektif dan bukan untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu.

Infografik beda varian delta dan delta plus. Foto: Tim Kreatif kumparan

"Kita ragu atas info tersebut karena University of Oxford maupun WHO mengatakan bahwa kecepatan penyebaran maupun efek terhadap imunitas manusia dari varian Delta Plus ini masih belum clear dan belum cukup data," kata dia.

Mulyanto mengatakan yang semakin ragu lagi karena informasi terkait Delta Plus disampaikan oleh Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan, yang diduga memiliki bisnis tes PCR.

Apalagi, Luhut sempat menyampaikan kemungkinan kebijakan PCR akan berlaku kembali untuk menghadapi varian Delta Plus.

Karena itu, Mulyanto mendesak pemerintah konsisten menerapkan kebijakan berbasis riset [reserach based policy], agar berbagai program penanggulangan COVID-19 ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

"Jangan sampai pemerintah menghamburkan sumber daya bangsa untuk hal yang tidak perlu, atau malah hanya sekadar memberi cuan kepada pengusaha nakal," tutup anggota Komisi VII DPR ini.