Politikus PKS: Semua Parpol dan Capres Jadi Korban Ujaran Kebencian

Ilustrasi PKS Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Politikus PKS Ahmad Fathul Bahri menilai masyarakat harus lebih bijaksana dalam membedakan ujaran kebencian dengan kritik. Apalagi, menurutnya, perbedaan keduanya sangatlah tipis.

Selain itu, ia mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam politik pasti akan menjadi korban dari ujaran kebencian.

"Kalau mau lihat, semua parpol dan capres, semua jadi korban ujaran kebencian, apalagi PKS. Apalagi untuk ranah yang masuk ke ranah privasi kayak poligami," kata Ahmad dalam webinar mengenai Pilkada Serentak 2020, Kamis (13/8).

Ahmad juga menyoroti isu agama sulit lepas dari politik Indonesia. Dia mengatakan PKS adalah partai berbasis agama, namun dalam berpolitik seharusnya yang menjadi fokus adalah keterwakilan masyarakat dalam berbagai isu nasional.

"Bahkan kalau bicara lagi, kita di PKS secara proporsional dalam berbagai Pilkada menyesuaikan dengan latar belakang dan konteks masyarakat. Perbedaan itu jangan terlalu dijadikan sesuatu yang ditutup-tutupi karena harus diangkat ke permukaan dan jadi perbincangan. Tapi tentu perlu mengantisipasi residu negatif yang bermunculan," jelasnya.

Ilustrasi ujaran kebencian. Foto: Pixabay

Ahmad mencontohkan PKS pernah berkoalisi dengan Partai Damai Sejahtera (PDS) untuk mendukung Lukas Enembe di Pilkada Papua.

"Kalau mau lihat, browsing dukungan PKS kepada Lukas Enembe, berkali-kali kita lakukan itu. Dulu ada Partai Damai Sejahtera, sejak kami mengusung Lukas Enembe kita bekerja dengan PDS. Itu berlaku di berbagai daerah," lanjutnya.

Ahmad juga meminta kepada parpol untuk merangkul tokoh agama demi mencegah isu agama dibawa dalam ranah politik. Menurutnya, terlalu banyak kasus soal kriminalisasi agama sehingga patut menjadi perhatian semua pihak.

"Oleh karena itu, kami PKS sejak awal pendirian sangat menekankan sifat-sifat, gagasan, dan narasi pembangunan. Di tahun 1999 waktu PKS berdiri, isu-isu yang kita usung lebih ke gagasan membangun bangsa," tuturnya.

"Kita mendorong tiap kontestasi politik yang menekankan gagasan, bukan konteks politik identitas dan itu menjadi catatan bahwa demokrasi kita. Politik kita butuh pematangan, dan salah satu catatan yang jadi harapan kita reformasi parpol harus lebih baik sehingga gagasan yang ada juga muncul," pungkasnya.