Politikus PKS soal Pejabat Dapat Booster: Curi Start yang Tak Bertanggung Jawab

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetyani. Foto: Dok. Istimewa

Anggota DPR Komisi IX Fraksi PKS Netty Prasetyani mengkritisi sejumlah pejabat yang mengaku sudah mendapatkan suntikan dosis ketiga vaksin COVID-19 sebagai booster. Padahal, suntikan booster ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tenaga kesehatan (nakes).

Netty menegaskan perlu ada penindakan bagi orang-orang selain nakes yang sudah mendapatkan suntikan dosis ketiga. Ia bahkan menyebut tindakan mereka sangat tak bertanggung jawab.

"Booster vaksin disiapkan hanya untuk nakes yang sudah banyak berguguran dalam tugasnya. Jika ada pihak yang bukan nakes mengaku telah disuntikkan booster, itu namanya tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran ini seharusnya segera ditindak," kata Netty, Kamis (26/8).

Menurut Netty, pemerintah harus bertindak tegas dan mengusut permasalahan ini agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang dan otoritas. Dia pun meminta Kemenkes melakukan evaluasi distribusi vaksin booster di lapangan.

"Kemenkes harus segera melakukan evaluasi terkait distribusi dan pelaksanaan booster vaksin di lapangan. Jangan disalahgunakan wewenang yang membuat rakyat marah," kata dia.

"Untuk dapat vaksin reguler, rakyat harus rela antre berjam-jam. Sementara ada pihak yang tidak berhak malah sudah mendapatkan booster dengan cara mudah," lanjut dia.

Untuk itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini meminta semua pihak yang sudah disuntik penuh dua dosis agar menahan diri. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksin.

Bagi Netty, pejabat terima suntikan booster justru mencederai hati masyarakat yang belum mendapatkannya.

Petugas kesehatan menunjukkan vaksin Moderna saat vaksinasi COVID-19 dosis ketiga di Rumah Sakit Bali Mandara, Denpasar, Bali, Rabu (4/8). Foto: Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO

"Anggaran negara terbatas, sementara kebutuhan pengadaan vaksin dan pelaksanaannya membutuhkan biaya sangat besar. Rakyat masih banyak yang harus sabar menanti jatah vaksin reguler. Jadi, kasus penyalahgunaan booster vaksin seperti ini mencederai hati rakyat. Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat," katanya.

Lebih lanjut, Netty menambahkan pemerintah jangan memberi contoh buruk kepada rakyat dengan melanggar surat edaran yang dibuatnya sendiri.

"Pemberian booster vaksin hanya untuk nakes merupakan langkah tepat. Pengadaan booster dan proses pelaksanaannya harus menjadi prioritas dalam refocusing anggaran negara. Para nakes adalah pejuang yang berhadap-hadapan langsung dengan pasien COVID-19," tandas dia.