Politisi Golkar soal JK Usul Bansos Rp 1 Juta/Bulan: Tergantung Kesulitan Warga

Warga menunjukkan uang bantuan sosial tunai atau BST usai mengambil di ATM Bank DKI, Jakarta, Selasa (20/7/2021). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Politikus Golkar, Ace Hasan Syadzily, ikut memberikan tanggapan terhadap masukan dari Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

JK mengusulkan pada pemerintah untuk tetap melakukan pengetatan dalam penanganan pandemi COVID-19. Meski begitu JK menilai harus ada bantuan yang sesuai diberikan pada masyarakat.

JK mengusulkan besaran bantuan diberikan berkisar Rp 1 juta per bulan. Hal itu dianggap lebih baik ketimbang memberikan dalam jumlah yang sedikit dicicil.

Ace Hasan Syadzily mengaku tidak sepakat dengan usulan JK itu. Sebab, harus mempertimbangkan tingkat keparahan kondisi masyarakat.

"Kalau disamakan semua bantuan sosial menjadi Rp 1 juta, tentu harus dipertimbangkan tingkat atau gradasi tingkat keparahan atau kesulitan yang dialami masyarakat," kata Ace, Selasa (27/7).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu mengatakan, sebenarnya persoalan pemberian bantuan lebih pada update data keluarga penerima manfaat. Hal ini agar lebih pemberian bantuan akurat dan tepat sasaran.

"Pada titik inilah, seharusnya pemerintah terutama pemerintah daerah harus mampu mendeteksi pemutakhiran kesulitan masyarakat tersebut. Aspek proporsionalitas dan keadilannya dalam bantuan sosial juga penting menjadi pertimbangan," ucap Ace.

Wasekjen Golkar, Ace Hasan Syadzily Foto: Fahrian Saleh/kumparan

Ace menuturkan, usulan JK itu sebenarnya sudah terakomodir dalam berbagai bantuan yang disediakan pemerintah.

"Nah soal usulan Pak JK bahwa masyarakat diberikan uang tunai, tentu sebetulnya sudah ter program berbagai bantuan sosial itu," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia menegaskan saat ini yang paling penting adalah kemampuan pemerintah baik birokrasi pusat maupun daerah dalam memastikan bantuan bisa diterima masyarakat tepat sasaran dan tepat waktu.

Sebab, masih banyak masyarakat terdampak yang belum menerima bantuan karena tidak terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial, maupun kelompok berpenghasilan rendah baru akibat PPKM level 4 ini.