Politisi PDIP: Gatot Nurmantyo Habis Masa Jabatan, Bukan Dicopot karena Film PKI
PerbesarJenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyebut dirinya dicopot sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi karena memberikan instruksi untuk menonton film G30S/PKI. Gatot pun mengatakan ia sempat diingatkan seorang politikus PDIP yang tak disebutkan namanya agar tak melanjutkan instruksi tersebut.
Menanggapi itu, politikus PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan pergantian Gatot sebagai Panglima TNI murni karena masa bakti sudah habis. Menurutnya, pergantian itu tak ada berhubungan dengan perintah untuk menonton film G30S/PKI.
"Tak ada hubungannya sama sekali. Yang bersangkutan (Gatot Nurmantyo,-red) memang sudah mendekati selesai masa jabatannya dan akan segera memasuki masa pensiun," kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9).
Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan, Gatot menjadi Panglima TNI pada tanggal 8 Juli 2015 dan pergantian Panglima TNI dilakukan pada tanggal 8 Des 2017. Menurutnya, jika dihitung, waktu pergantian Gatot wajar sesuai ketentuan.
"Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu 3 bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun, banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya," kata dia.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin menjelaskan pengangkatan dan pemberhentian Gatot Nurmantyo atas persetujuan DPR. Hal itu, mengacu pada Pasal 13 UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, ayat (1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima. Kemudian pada ayat (2) berbunyi, Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah persetujuan DPR .
Saat itu, kata dia, rapat dengar pendapat Komisi I DPR telah menyepakati untuk memberhentikan Gatot dan mengangkat Panglima TNI yang baru. Dengan demikian, TB Hasanuddin mengatakan tak ada hal yang perlu dipermasalahkan atas pencopotan Gatot.
"Jadi tak ada permasalahan yang harus diramaikan, pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden dan hal yang biasa. Tak ada hubungannya dengan nobar film G30s/PKI. Jadi jangan melebar ke mana-mana. Jabatan itu tak ada yang abadi, pada suatu saat ada akhirnya," tandasnya.