Polling: Efisiensi Anggaran, Sektor Mana yang Harusnya Dapat Prioritas Utama?

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri mengenai efisiensi anggaran di gedung Parlemen, Jakarta pada Kamis (13/2/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Sejumlah kementerian dan lembaga terdampak efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Jumlah anggaran yang dipangkas juga bervariasi antara kementerian/lembaga (K/L).

Pemotongan anggaran pun berdampak tak hanya pada K/L internal saja, tetapi sektor publik juga turut terkena imbasnya. Misalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut hanya mampu membayar gaji karyawannya sampai Mei 2025.

“Pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 45.097.925.059 hanya mampu untuk dibayarkan sampai dengan bulan Mei 2025,” kata Heru saat paparan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/2).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan klarifikasi terkait aksi demo yang terjadi di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Rumah Dinas, Jakarta, Senin (20/1/2025). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Selain itu, Kemendiktisaintek juga terkena pemotongan anggaran yang mencapai sekitar Rp 14,3 T. Salah satu programnya yaitu Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) yang juga terkena efisiensi dan ini bisa berpotensi pada kenaikan uang kuliah.

“Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah,” kata Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Tak hanya Kemendiktisaintek, pemotongan anggaran di Kemendikdasmen juga berdampak pada salah satu program sertifikasi guru, yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dari yang semula ditargetkan 806 ribu guru yang mendapat sertifikasi, kini hanya 400 ribu saja.

Media sosial ikut ramai dengan pro kontra dari masyarakat terkait imbas efisiensi kementerian/lembaga (K/L). Terlebih saat beredar presentasi terkait arah kebijakan BPP tahun anggaran 2026 dari Kemenkeu yang menyebut bahwa pendidikan dan kesehatan jadi prioritas pendukung. Sementara Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pertahanan keamanan jadi prioritas utama.

Presiden Prabowo Subianto sendiri mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi pemangkasan anggaran senilai Rp 306,69 triliun. Dalam Inpres yang diteken Rabu, 22 Januari 2025, itu disebutkan rincian pemangkasannya yaitu Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja kementerian/lembaga dan Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.

Lantas, menurutmu sektor mana yang seharusnya tetap dapat prioritas? Sampaikan jawabanmu dalam polling kumparan di bawah ini. Berikan juga pendapatmu dalam kolom komentar.