Polri: Banyak WNI Bolak-balik Jadi Scammer di Myanmar, Ketika Bosan Minta Pulang

Penyidik Kasubdit 3 Ditipid PPA-PPO AKBP Amingga Maulana saat dijumpai di Mabes Polri, Jaksel, Jumat (21/3/2025). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Divhubinter Polri menyebut banyak pekerja migran asal Indonesia yang bolak-balik ke Myanmar untuk bekerja menjadi scammer. Namun saat mereka bosan atau terganjal masalah, mereka kerap meminta bantuan pemerintah untuk memulangkannya ke Tanah Air.

Kasubdit 3 Ditipid PPA-PPO Bareskrim Polri, AKBP Amingga Maulana, mengatakan WNI tersebut bisa berulang kali menjadi pelaku scammer karena tergiur gaji dan jabatan tinggi.

"Karena memang dia sudah mendapatkan beberapa korban, korban dari scamming ini juga memang banyak, sehingga lancar lah ibaratnya untuk terkait gajinya itu," ujar Amingga kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/3).

Ilustrasi penipuan melalui smartphone. Foto: panuwat phimpha/Shutterstock

Pekerja migran tersebut kerap kali datang ke Myanmar melalui jalur tak resmi. Amingga mengatakan apabila telah bosan bekerja sebagai scammer, mereka meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk dipulangkan dan mengaku sebagai korban TPPO.

"Jadi pada saat dia bosan, dia baru meminta, kadang meminta kepada pemerintah Indonesia untuk kita dipulangkan," tambahnya.

Ketika berhasil dipulangkan, tak jarang mereka justru kembali ke sana untuk kembali bekerja sebagai scammer. Namun di berbeda perusahaan.

"Jadi misalnya yang satu mungkin di perusahaan A saat itu kemudian dia untuk kembali lagi di perusahaan yang B. Nah itu kemarin yang hasil kami dapatkan untuk terkait dengan masalah ternyata berulang," terang Amingga.

Sejumlah Warga Negara Indonesia korban Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) berjalan keluar dari pesawat setibanya di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (18/3/2025). Foto: Tatan Syuflana / POOL / AFP

Polri sendiri telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mencegah agar pekerja migran ini tak seenaknya.

"Ini kami juga dengan beberapa kementerian lembaga, terkait dengan rapat-rapat yang digagas oleh dari Bapak Kemenko Polkam. Ini kita juga mencari bagaimana untuk mereka ada suatu pencegahan, supaya mereka tidak kembali terulang seperti itu," kata Amingga.

"Karena kita nyatakan mereka sebagai korban, tapi pada saat kita lakukan assesment mereka sudah berulang kali kembali ke bidang pekerjaan yang sama," tutupnya.