Polri Fokus Lindungi Nelayan dari Bom Ikan dan Kapal Ilegal Lewat Blue Policing

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Polri perkuat pengawasan laut untuk melindungi nelayan dari praktik penangkapan ikan ilegal melalui Blue Policing. Foto: Dok. Humas Polri
zoom-in-whitePerbesar
Polri perkuat pengawasan laut untuk melindungi nelayan dari praktik penangkapan ikan ilegal melalui Blue Policing. Foto: Dok. Humas Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan penguatan pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, racun, dan aktivitas kapal ilegal yang mengancam mata pencaharian nelayan tradisional. Langkah tersebut menjadi salah satu prioritas dalam program Blue Policing yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Melalui program ini, Polri mengedepankan pendekatan pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan dengan masyarakat pesisir untuk melindungi sumber daya laut sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

"Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri menekankan pentingnya perlindungan laut yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Pitoyo, Sabtu (21/11/2026).

Pitoyo menjelaskan bahwa pengamanan wilayah perairan akan diarahkan melalui patroli berbasis risiko, deteksi dini aktivitas ilegal, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan masyarakat dan kelestarian sumber daya laut.

Polri perkuat pengawasan laut untuk melindungi nelayan dari praktik penangkapan ikan ilegal melalui Blue Policing. Foto: Dok. Humas Polri

Pengawasan juga mencakup praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) yang berpotensi menimbulkan ketimpangan akses sumber daya ikan dan konflik wilayah tangkap antara kapal penangkap ikan dengan nelayan tradisional.

Menurut Pitoyo, upaya tersebut tidak dapat dilakukan kepolisian sendiri. Keterlibatan nelayan, pemerintah daerah, instansi terkait, serta komunitas pesisir menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mencegah konflik di wilayah perairan.

"Nelayan adalah mitra strategis Polri. Mereka memahami kondisi laut dan aktivitas di wilayah tangkapnya. Karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang lebih kuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih awal dan diselesaikan bersama," jelasnya.

Kemitraan tersebut dikembangkan melalui pilar Blue Community dengan memperkuat forum dialog dan pemolisian masyarakat pesisir.

Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk menyerap aspirasi nelayan, memetakan persoalan keamanan, serta mencari penyelesaian secara partisipatif.

Pendekatan Blue Policing juga memberikan ruang bagi kearifan lokal masyarakat bahari, termasuk aturan adat Awig-awig, Sasi, dan Panglima Laot, dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut dan pemeliharaan keamanan wilayah pesisir.

Selain ancaman penangkapan ikan ilegal, Polri memberikan perhatian terhadap distribusi bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan kecil. Pengawasan diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi agar kebutuhan operasional nelayan dapat terpenuhi sesuai ketentuan.

Aspek keselamatan melaut turut menjadi perhatian melalui patroli perairan, pengamanan jalur pelayaran rakyat, serta edukasi penggunaan jaket pelampung dan perlengkapan navigasi.

Pitoyo mengatakan, perlindungan terhadap nelayan merupakan bagian dari pendekatan Blue Policing yang lebih luas. Program ini dijalankan melalui enam pilar strategis, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.

"Keenam pilar tersebut mengintegrasikan pencegahan gangguan keamanan, kemitraan masyarakat, deteksi dini, penegakan hukum, perlindungan ekosistem, serta evaluasi dampak terhadap kondisi wilayah perairan," ungkapnya.

Melalui pendekatan tersebut, keberhasilan pengamanan laut tidak hanya dinilai dari jumlah patroli dan penindakan, tetapi juga dari berkurangnya gangguan keamanan, meningkatnya keselamatan nelayan, serta terjaganya keberlanjutan sumber daya ikan.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan nelayan dapat melaut dengan aman, sumber daya ikan tetap tersedia, dan ekonomi masyarakat pesisir terus berkembang. Inilah semangat Polisi Bersama Masyarakat yang diwujudkan melalui Blue Policing, menjaga keamanan sekaligus melindungi kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut,” pungkasnya.