Polri Resmikan Direktorat Perlindungan Anak, Menteri Arifatul Titip Pesan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi tiba di Polres Jakarta Selatan, Minggu (1/12/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Polri resmi meluncurkan Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (DitPPA-PPO). Direktorat ini diresmikan bersama dengan Menteri PPA Arifatul Choiri Fauzi dengan harapan tak ada lagi kasus kekerasan kepada perempuan dan anak-anak.

Dalam peresmian ini, Arifatul mengapresiasi komitmen nyata kepolisian dari dibentuknya direktorat ini. Terutama, katanya, ketika semakin tingginya angka kasus yang melibatkan perempuan dan anak di Indonesia.

"Ini adalah sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena dengan adanya Direktorat PPA dan PPO ini sinergi, kolaborasi, dan kerja sama, khususnya dengan Kepolisian Republik Indonesia, semakin nyata untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saat ini semakin tinggi jumlahnya dari hasil survei," ujar Arifatul saat dijumpai lokasi acara yang berada di The Tribrata Darmawangsa, Jaksel, Selasa (17/12).

Arifatul pun menyinggung proses pembentukan yang menurutnya tak singkat lantaran banyaknya hal-hal yang perlu didiskusikan. Dia mengaku bersyukur atas hal itu.

Lebih lanjut, dia berharap semoga ke depannya komitmen nyata ini dapat mencegah dan mengurangi persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak ke depannya di Indonesia.

"Jadi semoga dengan adanya kolaborasi di Kementerian kami, dengan Direktorat PPA dan PPO ini, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan perempuan dan anak-anak Indonesia terlindungi," tambahnya.

Nakhoda direktorat baru ini pun, Brigjen Pol Desy Andriyani, mengatakan, meski saat ini baru ada di level Mabes Polri, DitPPA-PPO ini juga tengah didorong agar dibentuk hingga ke level Polda dan jajarannya.

"Tadi juga bisa kita dengarkan bersama bahwa urgensi pembentukan sampai tingkat polda dan jajaran juga menjadi suatu hal yang segera direalisasikan. Tentunya akan berproses melalui Kementerian PAN-RB dan dengan seluruh stakeholders lainnya," ujar Desy.

Dia berharap penyesuaian dan pembenahan bisa segera rampung sehingga penetrasi ke tingkat lebih kecil di masyarakat bisa mulai terlaksana di tahun depan.

"Semoga segera terbentuk tahun depan," tuturnya.