Polri Targetkan Pembentukan Direktorat Siber di 9 Polda, Rampung Tahun Ini

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menyampaikan rilis peneliti BRIN, APH pada kasus Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Individu/Kelompok berdasarkan Sara di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (1/5). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Polri menargetkan untuk merampungkan pembentukan Direktorat Siber di 9 Polda pada tahun ini. Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Adi Vivid Agustiadi Bactiar, mengatakan saat ini usulan tersebut masih digodok oleh KemenPANRB.

"Sampai saat ini usulan tersebut masih di MenPANRB jadi kita masih menunggu keputusan dari MenPANRB, apakah nanti ini yang saya dapat informasi insyaallah di tahun ini mudah-mudahan," ujar Vivid kepada wartawan, Rabu (30/8).

Dengan disegerakannya pembentukan Direktorat Siber tersebut, bisa membantu mengawal jalannya Pemilu 2024. Terlebih, jelang Pemilu, banyak tindak pidana seperti ujaran kebencian hingga berita bohong.

"Karena memang apalagi menjelang pemilu sudah banyak berita-berita tentang hate speech yang benar-benar kita kawal bagaimana Direktorat Siber ini bertanggung jawab terhadap ruang digital di negara Indonesia ini supaya ramah, aman, dan nyaman dan tidak mengganggu pelaksanaan perhelatan Pemilu 2024," jelasnya.

Ilustrasi keamanan siber. Foto: Shutter Stock

Berikut 9 Polda yang akan dibentuk Direktorat Siber:

1. Polda Metro Jaya

2. Polda Jawa Barat

3. Polda Jawa Tengah

4. Polda Jawa Timur

5. Polda Sumatera Utara

6. Polda Bali

7. Polda Sulawesi Tengah

8. Polda Kalimantan Timur

9. Polda Papua

Vivid menyebut, 9 Polda yang bakal dibentuk Direktorat Siber ini baru sebagai percontohan. Nantinya, Direktorat Siber akan didirikan di seluruh Polda di Indonesia.

"Ini karena keterbatasan anggaran negara diprioritaskan Polda-polda yang berdasarkan kriteria yang pertama Polda besar kemudian dilihat dari jumlah perkaranya kemampuan anggotanya, kerawanan-kerawanan lain maka dipilih pertama 9, ke depan mungkin akan ada seluruhnya," pungkasnya.

Usulan pembentukan Direktorat Siber di 9 Polda ini diungkapkan oleh Karowassidik Bareskrim Polri, Brigjen Pol Iwan Kurniawan. Dia mengatakan, hal ini dilakukan untuk menampung kejahatan siber yang jumlahnya sangat banyak.

"Sebenarnya kalau kita menghadapi Gakkum soal online-online ini tidak ada kesulitan dalam pengungkapan dan prosesnya. Tapi karena banyaknya kasus ini, kendala kita adalah bagaimana sekarang penyidik kami yang bertugas di siber ini masih terbatas," kata Iwan dalam tayangan YouTube Menkominfo RI, Senin (21/8).

"Sehingga nanti ada pengembangan Dirtipidsiber di beberapa wilayah. Ke depan mungkin di Indonesia akan dibentuk di 9 wilayah," sambungnya.