Populasi Kucing Liar di Kota Yogya Merisaukan

Kucing-kucing liar terlihat di sekitar penampungan bergerak yang terbuat dari ban bekas di Kairo, Mesir. Foto: Amr Abdallah Dalsh/REUTERS

Pemerintah Kota Yogyakarta atau Pemkot Yogya akan mengendalikan populasi kucing liar yang semakin banyak di Kota Pendidikan ini. Rencananya, Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Yogyakarta akan melakukan sterilisasi kucing liar tahun depan.

"Ya ini mencoba karena keluhan masyarakat termasuk keluhan para pecinta cat lover itu kan kasihan hewan kucing liar itu. Bukan di depopulasi tapi dikendalikan jangan sampai manak (beranak) terus," kata Kepala DPP Kota Yogya Suyana melalui sambungan telepon, Selasa (30/8/2022).

"Itu masih tahun depan. Kita tangkap dan terus disteril," jelasnya.

Suyana sendiri tidak tahu pasti berapa jumlah kucing liar di Kota Yogyakarta. Namun yang jelas, kucing liar itu sampai ke sejumlah tempat seperti sekolah hingga perkantoran..

"Nggak tahu (populasinya) namanya liar. Yan di sekolah-sekolah, di kantor-kantor," ujarnya.

Jika tidak dikendalikan maka kondisi kucing liar ini dikhawatirkan akan semakin memprihatinkan. Selain kesulitan mencari makan, mereka juga menjadi tak terawat.

Terkait rencana ini, pihaknya juga telah membicarakan dengan komunitas pencinta kucing. Termasuk pula bagaimana perawatan kucing liar ini pasca disterilisasi.

"Itu disteril jadi perlu penyembuhan dulu. Nggak bisa beda dengan vaksin lalu lepas nggak papa. Steril harus dibius operasi steril sembuh dulu," katanya.

Setelah kucing-kucing ini disterilisasi, harapannya ada masyarakat yang juga mau mengadopsi dan merawat kucing tersebut.

"Iya pecinta hewan nanti yang akan merawat sementara. Siapa tahu ada yang mengadopsi ya nggak papa. Boleh lah begitu nanti. Tapi itu masih tahun depan. Banyak koordinasi berbagai pihak untuk dukungan itu," ujarnya.

"Kita juga kerja sama dengan teman-teman dokter hewan. Ya nanti juga merekrut dokter hewan praktik mandiri atau swasta kita ajak. Mereka tenaganya kalau obat-obatan yang menyediakan kita pemerintah," pungkasnya.