PPATK Sudah Serahkan Analisis Transaksi Pengadaan APD Kemenkes ke KPK

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Rapat Koordinasi PPATK Tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, (19/1/2023). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan analisis transaksi terkait dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) COVID-19 di Kemenkes. Hasilnya sudah disampaikan ke KPK.

"Iya [sudah menyampaikan laporan ke KPK]," kata Ketua PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Jumat (10/11).

"Kami melaksanakan tugas dan kewenangan kami sesuai UU Nomor 8 tahun 2010," tambahnya.

Saat ini KPK memang tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan. Nilai proyek yang dikorupsi itu disebut mencapai Rp 3,03 triliun.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, korupsi APD itu terkait penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang kemudian mengakibatkan kerugian negara.

"Dugaan kerugian negara sementara sejauh ini diduga mencapai ratusan miliar rupiah dan sangat mungkin berkembang," kata Ali.

Juru Bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/7/2023). Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Meski identitas dan peran mereka belum dibeberkan KPK. Namun untuk kepentingan penyidikan, KPK sudah mencegah lima orang bepergian ke luar.

Dari informasi yang diperoleh kumparan mereka yang dicegah itu adalah: Budi Sylvana selaku Kepala Pusat Krisis Kesehatan saat kasus terjadi; Harmensyah selaku Sekretaris Utama BNPB saat peristiwa pidana terjadi; serta tiga pihak swasta lain, yakni: Satrio Wibowo, Ahmad Taufik, dan A Isdar Yusuf.