PPDB Zonasi di Sumut Bermasalah, Edy Sudah 3 Kali Ngadu ke Presiden

Organisasi mahasiswa demo di depan SMAN 1 Bogor soal PPDB. Foto: Muthia Risky/kumparan

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengaku sudah tiga kali mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB sistem zonasi. Menurut Edy, PPDB sistem zonasi tak relevan diberlakukan di Sumut.

“Sudah tiga kali saya ngomong sama Presiden, sama Kepala Dinas, Menteri Pendidikan,” kata Edy di Kantor Gubernur Sumut pada Jumat (21/7).

Edy mengatakan, PPDB sistem zonasi tak relevan diberlakukan di Sumut karena secara kuantitas guru dan kualitas infrastruktur di daerah berbeda dengan pusat.

“Saya tak cerita provinsi lain, saya cerita Sumut. Sumut saya ini, ada 33 kabupaten dan kota, jumlah guru yang ada di daerah sana itu, tidak sama dengan guru yang ada di Medan. Infrastruktur sekolah di sana dengan di Medan, berbeda,” tuturnya.

“Sehingga tak bisa zonasi, prioritas murid mana yang harus kita ajar. Kalau di Jakarta, di ujung sama di tengah, infrastruktur sudah sama, guru sudah sama. Jadi, jangan disamakan daerah yang sudah maju, dengan daerah kita yang berusaha untuk maju,” kata Edy.