PPI Kritik BPIP soal Paskibraka Perempuan Copot Jilbab: Langgar Pancasila

Presiden Joko Widodo didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno dan Menpora Dito Ariotedjo berjalan setibanya untuk berfoto bersama anggota Paskibraka 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Ramai Paskibraka 2024 perempuan tak mengenakan jilbab saat dikukuhkan oleh Presiden Jokowi di IKN pada Selasa (13/8). Padahal saat pelatihan, anggota Paskibraka 2024 yang perempuan itu selalu menggunakan jilbab.

Tercatat ada 18 anggota Paskibraka perempuan yang awalnya mengenakan jilbab, namun saat dikukuhkan di IKN tidak mengenakan jilbab. Hal itu disorot oleh Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI).

Bahkan, PPI menduga pencopotan hijab para Paskibraka perempuan ini karena adanya 'tekanan' dari penanggung jawab Paskibraka 2024 yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Ini melanggar nilai-nilai Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang seharusnya berada di garis depan untuk memperjuangkan nilai-nilai Pancasila ini kok malah ngerusak," kata Wakil Sekjen Pengurus Pusat PPI Irwan Indra kepada kumparan, Rabu (14/8).

"Kita harus meminta pertanggungjawaban BPIP. Mereka harus meminta maaf, kalau perlu bubarkan BPIP," imbuhnya.

Irwan mengatakan berdasarkan pengalamannya bertahun-tahun menjadi pembina Paskibraka Nasional sejak tahun 2016-2021, saat pengelolaan masih berada di bawah Kemenpora, menggunakan jilbab bagi Paskibraka perempuan merupakan hak, tidak ada yang boleh melarang.

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah menteri dan kepala lembaga negara berfoto bersama anggota Paskibraka 2024 seusai dikukuhkan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Sehingga dia merasa heran saat melihat pengukuhan para calon Paskibraka 2024 oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Istana Negara IKN, semua petugas perempuan tidak ada yang memakai hijab.

Irwan lantas mencari tahu, apakah semua utusan-utusan dari provinsi itu semuanya tidak memakai jilbab. Hasilnya, ada 18 provinsi capaska putri yang memakai hijab, bahkan, katanya, ada yang sejak SD/SMP sudah terbiasa memakai jilbab.

"Lalu kenapa pada saat pengukuhan mereka kok jadi lepas jilbab semua? Padahal pada saat latihan sampai dengan gladi kotor, adik-adik masih diperkenankan memakai jilbab," ucap Irwan.

Dia menduga ada semacam 'ancaman' soal perkara lepas jilbab ini. Misalnya saja yang pakai jilbab nanti terpaksa harus jadi cadangan, tidak diberi kesempatan di pasukan inti atau membawa baki.

Oleh karena itu, PPI akan mencari tahu apa yang terjadi dengan para Paskibraka perempuan yang seharusnya berjilbab ini.

"Kami akan cari tahu, bahkan tadi malam kami rapat dengan pengurus pusat, kami juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder PPI yang ada di provinsi, sudah kita kerahkan semua," ucapnya.