PPLN Hong Kong Bantah Migrant CARE soal 70 Ribu WNI Gagal Nyoblos

Sejumlah WNI di Hongkong gagal mencoblos, terkendal minimnya TPS hingga perubahan metode. Foto: Migrant Care

Ketua PPLN Hong Kong dan Makau Agustinus Guntoro membantah laporan Migrant CARE yang menyebut ada 70.000 WNI di Hong Kong tak bisa menyalurkan hak suaranya. Dalam Pemilu 2024, LSM yang fokus pada isu pekerja migran Indonesia turut memantau jalannya pesta demokrasi ini.

Agus mengatakan, ada 162.301 surat suara telah dikirim ke WNI di Hong Kong dari total 164.691 pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasilnya 75.728 surat suara dinyatakan telah diterima WNI. Ini diketahui dari surat suara yang telah kembali ke PPLN Hong Kong.

"Kita kan mengirimkan surat suara untuk 162.301 surat suara itu yang kembali artinya sampai ke pemilik, dari pemilik kita gak tahu dicoblos atau tidak. Partisipasi surat suara kembali ke panitia 75.728 per hari ini," kata Agus lewat sambungan telephone, Selasa (13/2).

Agus menyebut jumlah tersebut masih terus bertambah hingga 15 Februari nanti batas terakhir pengiriman. Selain itu, pihaknya juga menerima 21.773 surat suara yang dikembalikan petugas pos karena alamatnya tak sesuai dengan penerima.

"Karena sampai tanggal 15 bisa nambah. Ada juga surat suara return to sender 21.773. Itu adalah surat suara yang tidak sampai ke pemilih alamat salah satu atau lainnya sehingga tukang pos dikembali ke KJRI," jelasnya.

Beri Kesempatan hingga 15 Februari untuk Nyoblos

PPLN Hong Kong memberi kesempatan untuk masyarakat yang belum menyalurkan hak suaranya hingga 15 Februari nanti. Untuk WNI yang mengalami Return To Sender, akan dikirim ulang dengan alamat yang sebenarnya.

"Kita beri kesempatan untuk verifikasi untuk kembali kita kirim surat suara ke alamat yang benar," jelasnya.

Saat disinggung soal perubahan metode pemilu yang awalnya ke TPS diganti lewat pengiriman pos, Agus menyebut, pihaknya mengalami keterbatasan lokasi dan fasilitas.

Agus menambahkan, sejak diangkat PPLN Hong Kong sudah menyurati pemerintah Hong Kong untuk meminta izin penggunaan sejumlah tempat. Namun, pemerintah Hong Kong hanya mengizinkan di wilayah KJRI Hong Kong yang lokasinya dianggap sempit untuk pelaksanaan pemungutan suara.

"Maret kita urus surat izin di berbagai lokasi 5 lokasi. Kita berpindah lokasi ke gedung lebih besar, kita terbentur izin dari Pemerintah Tiongkok," jelasnya.

KPU Lambat Respons Permintaan PPLN Hong Kong

Menurut Agus, pihaknya sudah meminta KPU untuk membantu fasilitas untuk pelaksanaan pemungutan suara lewat TPS. Namun, KPU baru memberi respons pada 28 Desember sehingga waktunya dianggap sangat terbatas.

Akibatnya, PPLN Hong Kong hanya bisa menyediakan 4 TPS di KJRI. Ini juga yang membuat mereka mengubah metode pemilihan menggunakan kantor pos mengirim surat suara.

Untuk pencoblosan lewat TPS, tercatat sejauh sudah 753 orang yang menyalurkan hak suaranya. Jika digabungkan dengan 75.728 orang yang mengirim kembali surat suara total partisipasi pemilu mencapai 60 persen.

"Kami bersyukur, tingkat partisipasi WNI di Hong Kong dan Makau pada Pemilu kali ini meningkat lebih dari 60% dibandingkan Tahun 2019, dari 46.491 (empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu) pemilih, menjadi lebih dari 75.000 (tujuh puluh lima ribu) pemilih sampai dengan saat ini," tandasnya.

Sebelumnya, Migrant CARE, LSM yang fokus pada isu pekerja migran Indonesia, mencatat ada 70.000 WNI di Hong Kong gagal menyalurkan hak suaranya di pemilu, Selasa (13/2).

Direktur Migrant CARE, Wahyu Susilo, mengatakan, gagalnya para WNI itu mencoblos karena terbatasnya TPS dan perubahan metode pengiriman surat suara ke WNI.

"Hari ini berlangsung pemilihan atau pemungutan suara Pemilu RI di Hong Kong. Hanya disediakan 4 TPS, dari rencana sekitar 30 atau 40 TPS sehingga ada banyak masalah dihadapi karena banyak teman- teman pekerja migran yang harusnya bisa datang dan nyoblos itu kemudian terkendala," kata Wahyu lewat pesan suara.