PPP: Pelatihan Kartu Prakerja Tak Tepat, Hanya Untungkan Penyedia Jasa
PerbesarPPP turut mengomentari program kartu prakerja bagi pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK karena dampak virus corona.
Diketahui dengan prakerja, peserta yang lolos akan mendapat manfaat total Rp 3.550.000. Manfaat tersebut terbagi menjadi tiga. Pertama, biaya pelatihan Rp 1 juta. Kedua, insentif pascapelatihan Rp 600 ribu selama 4 bulan. Ketiga, insentif survei evaluasi program Rp 150 ribu. Dua manfaat insentif akan ditransfer ke rekening bank atau rekening e-wallet yang dipilih peserta.
Namun menurut anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP, Anas Thahir, pelatihan bagi pekerja terdampak corona tak diperlukan. Di tengah wabah virus corona, kata Anas, para pekerja terdampak lebih membutuhkan bantuan langsung tunai untuk mencukupi kebutuhan keseharian.
"Pelatihan berbasis daring dalam kebijakan kartu prakerja tidak tepat di tengah pandemi corona. Saat ini banyak pengangguran karena lesunya sektor industri, bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan. Mereka pekerja lama membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup," kata Anas dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/4).
Anas menuturkan, anggaran sebesar Rp 5,6 triliun yang disiapkan pemerintah untuk pelatihan kurang bermanfaat bagi pekerja terdampak. Anas menilai, program itu hanya mengutungkan 8 platform penyedia jasa pelatihan.
Adapun 8 platform tersebut yakni Ruangguru, Tokopedia, MauBelajarApa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Kemenaker.
"Anggaran pelatihan online kami nilai kurang bermanfaat untuk penerima bantuan, bahkan hanya akan dinilai sebagai proyek yang hanya menguntungkan penyedia jasa pelatihan," tutur Anas.
"Berbeda jika kartu prakerja ini dialihkan untuk bantuan tunai bagi pekerja terdampak PHK atau masyarakat terdampak COVID-19, akan ada multiplier effect bagi perekonomian," lanjutnya.
Lebih lanjut, Anas meminta pemerintah mengawasi anggaran kartu prakerja yang total mencapai Rp 20 triliun. Sehingga, diharapkan tak ada penyalahgunaan anggaran untuk program yang tak perlu.
"Kami minta pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran Rp 20 triliun dari Kartu Prakerja benar-benar efektif tersalurkan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Jangan hanya menjadi proyek kurang berguna dan terksesan menghambur-hamburkan dana," ucapnya.
"Dan penunjukkan penyelenggara pelatihan online pun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga tidak muncul temuan adanya penyalahgunaan prosedur di kemudian hari," tutup Anas.
***
kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!