PPP Sayangkan Isu Muktamar: Kontraproduktif bagi Partai ke Depan

Ilustrasi DPP PPP, Senin (10/7/2023). Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Juru Bicara Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Imam Priyono, menyesalkan isu yang beredar mengenai pelaksanaan muktamar di tengah persiapan partai menyongsong Pilkada serentak.

Imam menyebut isu tersebut sebagai langkah kontraproduktif yang dapat mengganggu persatuan dan kinerja PPP ke depan.

"Alhamdulillah, pada 6 Juni 2024 lalu PPP telah melaksanakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) IX. Kegiatan ini dihadiri oleh para pengurus Harian DPP PPP, Majelis Partai, dan para ketua DPW se-Indonesia," ujar Imam Priyono kepada wartawan, Selasa (18/6).

Imam mengatakan, dalam Rapimnas telah membahas berbagai topik secara demokratis, termasuk pokok pikiran dari para majelis partai. Salah satu hasil utama dari Rapimnas IX adalah kesepahaman bahwa PPP sedang fokus menyongsong Pilkada serentak.

"PPP akan diikuti oleh banyak kader maupun non-kader yang mendaftar melalui partai, sehingga suara bulat para jajaran DPP, ketua DPW seluruh Indonesia, dan pimpinan majelis memutuskan untuk menggelar muktamar pada tahun 2025," jelasnya.

Imam menegaskan bahwa Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, dan seluruh jajaran partai berkomitmen untuk mendukung para peserta Pilkada yang mendaftar melalui PPP.

"Mardiono dan PPP tentu akan berpihak pada kepentingan yang lebih besar, yaitu menjaga momentum Pilkada dan mendukung para peserta untuk berkompetisi secara optimal dengan dukungan partai yang solid," tambahnya.

Lebih jauh, Imam juga menyayangkan isu mengenai muktamar yang terus diembuskan oleh pihak-pihak tertentu karena akan mengganggu kemajuan PPP.

"Jika masih ada pihak-pihak yang terus mengembuskan isu muktamar, kami sangat menyayangkan karena hal tersebut akan kontraproduktif bagi persatuan dan pembangunan PPP ke depan," tandas dia.