PPP soal Asman Abnur: Memang Harus Mundur, Jangan Tunggu Diganti

kumparanNEWSverified-green

clock
google
Tambah ke Prefensi Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Arsul Sani sekjen PPP (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Arsul Sani sekjen PPP (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Mundurnya Menteri PAN-RB Asman Abnur dari Kabinet Kerja Jokowi-JK merupakan salah satu konsekuensi dari keputusan PAN yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Salah satu partai pendukung Jokowi, PPP, menilai wajar pengunduran diri tersebut.

Bagi PPP hal tersebut sebagai konsekuensi atas sikap partainya yang sudah tak mendukung Presiden Jokowi di 2019.

"Saya melihat dalam tradisi politik kita ini memang harus diteguhkan. Katakanlah satu partai sudah menyatakan diri di luar pemerintahan ya memang harus mengundurkan diri. Bahkan jangan menunggu diganti," kata Sekjen PPP Arsul Sani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/8).

Arsul berpendapat, contoh seperti Asman ini patut ditradisikan di pemerintahan di masa yang akan datang.

"Sebagai konsekuensi atas tidak bersama lagi partainya itu ada di mana-mana dan itu menurut saya juga harus ditradisikan di Indonesia ini," lanjutnya.

Arsul mengatakan pengunduran diri tersebut tak akan mengganggu kinerja kementerian yang sudah memasuki masa akhir. Alasannya, menteri hanya bertugas sebagai peletak kebijakan saja dan tak mengurusi persoalan teknis.

"Kalau menteri itu kan sebetulnya peletak kebijakan dia kan tidak melakukan kerja-kerja teknis. Kerja teknis dilakukan, dipimpin eselon satunya," ujarnya.

"Jadi sepanjang prosesnya itu baik, ya tidak akan terjadi proses baik. Misalnya proses mengundurkan diri dilakukan dengan timing yang tepat, " lanjutnya.

Adapun, siapa pengganti Asman, Arsul menegaskan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi langsung. Mereka tak berhak menetukan latar belakang calon menteri yang akan menduduki posisi tersebut.

"Itu terserah presiden apakah dari parpol atau teknokrat atau praktisi reformasi birokrasi," pungkasnya.