PPP soal Menteri Timses: Jika Tak Ada yang Dilanggar, Kenapa Mundur?

Pramono Anung dan Puan Maharani (Foto: Yudistira Amsal, Garin Gustavian/kumparan)

Sejumlah menteri turut menjadi bagian dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Hal ini menuai kritik dari koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Arsul Sani menegaskan para menteri dan pejabat negara tersebut tak harus mundur dari posisinya. Toh di banyak negara lain di dunia, banyak menteri yang masuk sebagai tim kampanye ketika calon incumbent maju di pemilu.

"Yang paling banyak sistem parlementer, pada sistem-sistem parlementer, ya mereka justru tidak mundur. (Karena) Sekaligus berjuang untuk dirinya sendiri," kata Arsul di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/8).

Arsul Sani sekjen PPP (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

"Bahkan sistem parlementer katakanlah para menteri yang ada di Amerika pun mereka turut memberikan masukan. Ketika yang berkontestasi kembali itu adalah presiden petahana, itu hal yang biasa saja ya," lanjutnya.

Baginya, justru dengan masuk tim kampanye, para menteri dan pejabat negara dapat langsung menjawab isu-isu atau tudingan yang dilemparkan pihak oposisi. Khususnya, berkaitan dengan pencapaian pemerintahan Indonesia saat ini.

"Mereka turut menjawab, misalnya serangan dari lawan. Karena itu juga menyangkut capaian kerja mereka tentunya," ujarnya.

Lebih lanjut, lanjut Arsul, sepanjang tak ada aturan yang dilanggar, maka pilihan untuk mundur dari kabinet tak harus dilakukan.

"Yang mundur itu kalau kemudian dia dalam melaksanakan, terutama kalau ia berkampanye langsung ada miss fasilitas negara dan lainnya. Sepanjang tidak ada itu pelanggaran mengapa mundur," tandasnya.

Diketahui, para menteri dan pejabat negara yang menjadi bagian dari tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf yaitu Menperin Airlangga Hartarto, Menko PMK Puan Maharani, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko dan para pejabat lainnya seperti juru bicara presiden Johan Budi Sapto Pribowo dan Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono.