Arsul Sani di Gedung DPR

PPP Tolak Pansus Jiwasraya: Politis, Menteri Terkait Dihajar Terus

4 Februari 2020 17:37 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Arsul Sani saat diwawancara di Gedung DPR. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Arsul Sani saat diwawancara di Gedung DPR. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
Partai pendukung pemerintah cenderung menolak pembentukan Pansus Jiwasraya. PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, memilih membentuk Panja sementara NasDem setuju Panja tapi tak menutup kemungkinan membentuk Pansus.
ADVERTISEMENT
Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, salah satu alasan partainya menjelaskan mengapa menolak Pansus Jiwasraya. Menurut dia, Pansus dikhawatirkan lebih didominasi unsur politis.
"Bersifat politis, kasihan nasabah. Coba bayangkan satu situasi di mana pansus awalnya menyelidiki, ini ada tidak orang-orang kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan? Dan itu terus dibahas. Menteri terkait dihajar terus," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2)
"Mau enggak dia mikir kemudian gimana mencari ikhtiar untuk pengembalian uang nasabah?" sambungnya.
Anggota DPR Fraksi PPP ini menegaskan, pilihan untuk mendukung Panja juga didasari atas komitmen pemerintah yang telah bertekad untuk menyelesaikan kisruh Jiwasraya.
"Walaupun bertahap lama dan butuh sekian corporate action," katanya.
Kantor Pusat Jiwasraya, Jakarta. Foto: Helmi Afandi/kumparan
Meski begitu, Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, usulan membentuk Pansus juga terbuka, jika nantinya tidak ada tindakan konkret dari pemerintah dalam menanggulangi krisis Jiwasraya.
ADVERTISEMENT
"Iya (terbuka bentuk Pansus). Katakanlah yang dijanjikan pemerintah misalnya, Maret akan mulai ada pembayaran. Ya kita lihat dulu. Artinya, action plan pemerintah itu direalisasi atau tidak. Kalau tidak, atau kalau realisasi tapi jauh di bawah yang disampaikan pemerintah, baru kemudian kita kejar masalah ini apa," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan asuransi Jiwasraya. Dia berjanji mengembalikan dana tahap awal nasabah pada akhir Maret 2020.
"Kami tak mau ada salah persepsi dalam penanggulangan yang kami lakukan. Dari jajaran kementerian, tim Jiwasraya, kami akan berupaya selesaikan. Mulai pembayaran awal di akhir Maret, kalau bisa lebih cepat," ujar Erick sebelum memulai rapat dengan Panja Jiwasraya secara tertutup di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (29/1).
ADVERTISEMENT
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten