PPP: Wajar NU Masuk Kabinet, Perannya Luar Biasa Tangkal Paham Radikal

24 Juni 2019 12:43 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Arsul Sani saat diwawancara di Gedung DPR. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Arsul Sani saat diwawancara di Gedung DPR. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Nahdlatul Ulama (NU) mengklaim telah diminta oleh Joko Widodo untuk mempersiapkan kader terbaiknya guna duduk di kabinet. Hal itu disampaikan oleh Rais Aam PBNU, Miftahul Akhyar.
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal itu, Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan wajar saja apabila NU telah diminta untuk menyiapkan kader yang akan masuk ke kabinet. Sebab, kata Arsul, kerja NU selama masa kampanye kemarin sangat signifikan dalam menangkal paham-paham radikal.
"Kita anggap wajar saja kalau ada elemen pendukung Pak Jokowi apakah partai politik, ormas, relawan, kemudian punya keinginan untuk bisa memasukkan orangnya atau kadernya ke kabinet, nah, termasuk juga NU," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/6).
"Karena peran NU ini kan luar biasa terutama di dalam mengatasi kecenderungan meningkatnya paham radikal," tambahnya.
Meski begitu, Arsul menilai, saat ini NU sudah mendapat tempat yang amat istimewa, karena kadernya yakni Ma'ruf Amin sudah menduduki posisi cawapres. Soal apakah kader NU lainnya juga akan masuk kabinet, Arsul menyerahkan kepada Jokowi.
ADVERTISEMENT
"Apakah kemudian pemerintahan yang akan datang itu memerlukan juga katakanlah bantuan NU, tentu nanti Pak Jokowi yang akan bicara dengan para petinggi NU," ucap Arsul.
Sebelumnya, pernyataan soal kader NU diminta untuk masuk kabinet itu disampaikan Rais Aam PBNU Miftahul Akhyar saat Halal Bi Halal PCNU Jakarta Utara. Namun, Miftakhul belum mau membeberkan siapa saja kader NU yang disiapkan. Namun, ia tidak menampik sudah ada pembicaraan dengan Jokowi mengenai posisi menteri dari NU.
“Ya memang ada (diminta), tapi nantilah itu, kita lihat. Itu semua diserahkan semua pada NU, enggak bisa disebutkan,” ujar Miftakhul," Minggu (23/6)