Prabowo Bentuk Badan Otorita Pantura, Apa Saja Tugasnya?

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Wamen Kelautan Perikanan Didit Herdiawan saat di panggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Wamen Kelautan Perikanan Didit Herdiawan saat di panggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi membentuk badan baru yaitu Badan Pengelolaan Pantai Utara Jawa. Pembentukan badan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden nomor 76/P/Tahun 2025.

Prabowo menunjuk Wakil Menteri KKP Didit Heriawan untuk menjabat sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara. Sementara, Darwin Trisna Jawaitana dan Suhajar Diantoro ditunjuk sebagai wakilnya.

Pembangunan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Lantas apa tugas badan tersebut?

"Jadi begini, berkenaan dengan masalah badan karena adanya, betul-betul adanya kebutuhan terhadap beberapa hal, contoh misalnya dalam hal ini beberapa kali juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan sebetulnya itu sudah sejak tahun 90-an, rencana itu juga sudah disusun sebetulnya, yang betul berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Pantai Utara Jawa," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8).

Foto udara kondisi banjir limpasan air laut ke daratan atau rob yang merendam kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, Senin (20/6/2022). Foto: Aji Styawan/Antara Foto

Prasetyo menjelaskan, berdasarkan hasil studi setiap tahun terjadi penurunan pada permukaan tanah terutama di pantai utara Jawa, dan juga ada beberapa tempat di Pantura hampir rutin terjadi rob.

"Sementara kurang lebih berdasarkan data hampir kurang lebih 20 juta warga yang tinggal di pesisir pantai utara. Nah ini kan harus ada penanganan yang kemudian, karena kebutuhan itulah dibentuklah Badan Pengelolaan Pantai Utara Jawa," ucapnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Terkait adanya dua wakil pada struktur badan itu, Prasetyo menjelaskan untuk memenuhi dua unsur, satu dari Danantara dan juga unsur perwakilan dari pemerintah.

"Maka kita membutuhkan satu yang mewakili Danantara. Kemudian satu juga di situ mewakili pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Karena bicara utara Jawa ia akan berada di kurang lebih enam provinsi, lima provinsi, sorry, di pulau Jawa. Jadi lebih kepada masalah kebutuhan, enggak ada tafsir mengenai jumlah," tandas dia.