Prabowo: Birokrasi Tak Boleh Menghambat Keputusan yang Baik

Presiden Indonesia Prabowo Subianto memberi isyarat di dalam gedung parlemen pada hari ia akan menyampaikan pidatonya tentang kebijakan ekonomi dan rencana fiskal 2027 di Jakarta, Indonesia , 20 Mei 2026. Foto: Willy Kurniawan/Reuters

Presiden Prabowo Subianto menegaskan birokrasi tidak boleh menjadi penghambat dalam menjalankan kebijakan dan keputusan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

“Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik,” kata Prabowo.

Prabowo mengakui salah satu persoalan yang masih dihadapi Indonesia adalah birokrasi yang berbelit-belit dan tidak bekerja secara efisien. Ia juga menyoroti praktik penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas!," tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, persoalan tersebut tidak perlu ditutupi, terlebih di tengah era digital dan keterbukaan informasi.

"Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi, justru kita harus selesaikan masalah ini," ujar dia.

Prabowo juga mengingatkan birokrasi yang tidak efisien dan korup dapat berdampak serius terhadap negara.

"Birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa," kata Prabowo.

"Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit," lanjutnya.

Prabowo meminta pemerintah mendengar langsung keluhan masyarakat, terutama terkait program pemerintah yang tidak sampai kepada penerima manfaat.

“Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat," ujarnya.