Prabowo Ingatkan Kepala Daerah: Bagaimana Bisa 1 Sekolah Hanya Ada 1 Toilet?
·waktu baca 3 menit
PerbesarPresiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti kondisi infrastruktur sekolah yang masih memprihatinkan. Padahal anggaran pendidikan nasional terus meningkat.
Menurut Prabowo, anggaran pendidikan tahun ini tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sedang dana renovasi gedung sekolah nyaris Rp 17 triliun.
"Mari kita bertanya, apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah bertahun-tahun sampai atau tidak kepada alamat yang harusnya ditujukan? Kita masih melihat tadi dan tentunya kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan anggarannya ada," ujar Prabowo.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di SDN 05 Cimahpar, Bogor Utara, Jawa Barat, Jumat (2/5).
Eks Menhan ini menyoroti fakta masih ada sekolah yang hanya memiliki satu toilet untuk seluruh siswa dan guru. Prabowo menyebut kondisi itu sebagai hal yang tidak masuk akal dan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
"Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu? WC-nya hanya satu, bagaimana bisa? Ini saya ingatkan tanggung jawab dari pemerintah daerah tanggung jawab dari wali kota, bupati, gubernur bersama-sama," tegas Prabowo.
Meski pemerintah pusat telah menganggarkan dana besar, Prabowo mengakui bahwa jumlah tersebut masih belum mencukupi.
Prabowo bilang, dana hampir Rp 17 triliun hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 11.000 sekolah dari total 331.000 sekolah di Indonesia.
"Saya memang menetapkan anggaran, saya kira kalau dicek cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah, tapi tidak cukup, Rp 16 triliun ya? Hampir 17 triliun. Tapi cukup hal ini mungkin untuk hanya 11.000 sekolah kira-kira," kata Prabowo.
Peringatan Hardiknas ini dihadiri sejumlah menteri, seperti Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Seskab Letkol Teddy, Menko PMK Pratikno, dan Wamendagri Ribka Haluk.
Berapa Anggaran Pendidikan 2025?
Mengutip Media Keuangan milik Kemenkeu, pemerintah berusaha menjaga anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sesuai amanat UU.
Adapun pada APBN 2025, anggaran pendidikan tercatat Rp 724,3 triliun. Dari total angka tersebut, sebesar Rp 297,2 triliun merupakan anggaran yang disalurkan melalui Belanja Pemerintah Pusat.
Pemerintah memberikan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk 477,7 ribu guru non-PNS.
Berikutnya, sebesar Rp 347,09 triliun dialokasikan melalui Transfer ke Daerah. Anggaran tersebut dipakai untuk pengeluaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 43,4 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk 6,1 juta peserta didik, TPG untuk 1,5 juta guru Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan untuk revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan 21 unit perpustakaan daerah.
Pemerintah juga menganggarkan Rp 80 triliun anggaran pendidikan melalui pembiayaan, antara lain untuk mendanai pemberian beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada 49.971 orang (kumulatif), beasiswa Gelar dan Non Gelar kerja sama dengan Kemendikbudristek dengan Kemenag, serta pendanaan riset.
Hingga 28 Februari 2025, anggaran pendidikan pada APBN 2025 telah terealisasi sebesar Rp 76,4 triliun atau 10,6% dari APBN.