news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Prabowo Jadi Menteri, Jokowi Dinilai Tidak Berniat Tuntaskan Kasus HAM

22 Oktober 2019 10:10 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Prabowo Subianto memberi hormat saat tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta.  Foto:  ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
zoom-in-whitePerbesar
Prabowo Subianto memberi hormat saat tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
ADVERTISEMENT
Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) menyayangkan langkah Presiden Jokowi yang meminta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk masuk dalam kabinet pemerintahan barunya. Penunjukan Prabowo yang diduga terkait dengan kasus pelanggaran HAM telah menunjukkan sikap Jokowi untuk isu tersebut.
ADVERTISEMENT
"Ini semakin menunjukkan Jokowi berpihak kepada orang yang punya masalah kejahatan serius untuk negeri ini," kata Haris Azhar, pegiat HAM yang juga pendiri Kantor Hukum Lokataru, Senin (22/10).
Namun, Haris mengaku tidak kaget dengan langkah Jokowi memilih orang yang diduga melanggar HAM pada masa lampau masuk ke dalam pemerintahannya. Apalagi dalam Pemerintahan Jokowi-JK, Wiranto yang diduga melanggar HAM ditunjuk untuk menjadi Menko Polhukam.
Haris Azhar. Foto: M. Fadli Rizal/kumparan
Adanya pandangan masuknya Prabowo yang jadi lawan Jokowi dalam Pilpres 2019 ke dalam pemerintahan untuk konsolidasi, Haris berpandangan skeptis. "Ini persatuan elite saja," katanya.
Sebagai informasi, Prabowo yang merupakan eks Danjen Kopassus diminta datang ke Istana Negara bersama dengan Wakil Ketua Gerindra Edhy Prabowo. Beberapa saat setelah berbicara dengan Jokowi, Prabowo mengaku diminta untuk membantu pemerintah terkait masalah pertahanan.
ADVERTISEMENT