Berpidato di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, 5 Mei 2025, Prabowo dengan tegas mengatakan tidak berada di bawah kendali pendahulunya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Prabowo menjelaskan, kedekatannya dengan Jokowi—yang ia anggap bijak selama 10 tahun memimpin Indonesia—hanya bersifat konsultatif, sama seperti saat ia meminta masukan dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri yang juga pendahulunya.
Menurut Prabowo, masukan dari para senior penting untuk keberhasilan pemerintahannya yang baru berjalan enam bulan dan menghadapi banyak tantangan.
“Beliau (Jokowi) 10 tahun berkuasa, saya minta [masukan]. Saya menghadap beliau nggak masalah, saya menghadap Pak SBY tidak masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak masalah,” tegas Prabowo.
“Kalau bisa, [saya juga] menghadap Gus Dur, menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno, untuk minta pandangan dan saran. Tapi kan ndak bisa,” imbuh Prabowo.
Raut wajah Prabowo tampak serius. Tatapannya tajam, gerak tangannya tegas, memberi tekanan pada setiap kata yang diucapkan. Sikap dan gesturnya menunjukkan keyakinan penuh, seolah ingin menegaskan bahwa ia mandiri sebagai pemimpin, bukan di bawah kendali siapa pun, termasuk Jokowi.
Gibran Rakabuming Raka, wakil Prabowo yang juga anak sulung Jokowi, ikut duduk mendengarkan dengan saksama ucapan Prabowo.
Bantahan Prabowo diamini Jokowi yang mengatakan, “Kepemimpinan Pak Prabowo adalah kepemimpinan yang kuat” sehingga ia tidak mudah disetir.
Parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga ramai-ramai pasang badan membantah anggapan adanya matahari kembar dalam kepemimpinan Prabowo. Para elite KIM menegaskan, Prabowo adalah pemimpin yang mandiri.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno berpendapat, pernyataan tegas Prabowo tentang ia bukan presiden boneka tak sekadar klarifikasi politik, tapi juga sinyal yang ditujukan kepada publik dan elite bahwa ia mulai terusik oleh rumor yang meragukan kedaulatannya.
“Ini sebagai upaya mengamputasi dugaan atau spekulasi liar bahwa selama ini Prabowo diatur dan diperintah oleh Jokowi. Dengan pernyataan Prabowo bukan presiden boneka, pesannya kepada pihak yang menuding Prabowo: Tidak seperti itu, Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia,” jelas Adi.
Kekhawatiran soal kepemimpinan ganda atau matahari kembar sempat disinggung SBY sebulan sebelum pelantikan Prabowo sebagai presiden. Ketika itu, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY mengingatkan pentingnya kepemimpinan tunggal.
“Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah institusi, termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak. Bisa dibayangkan makin panas, karena satu matahari sudah panas, kalau ada dua, tiga, bagaimana?” kata SBY pada HUT ke-23 Demokrat, 9 September 2024.
Pangkal Isu Presiden Boneka
Isu “presiden boneka” dan matahari kembar muncul bukan tanpa sebab. Hal itu mencuat seiring hubungan mesra Prabowo-Jokowi setelah Prabowo bersedia menjadi Menteri Pertahanan pada periode kedua pemerintahan Jokowi—yang disebut sebagai momen rekonsiliasi politik. Lima tahun kemudian, Prabowo terpilih menjadi Presiden ke-8 RI menggantikan Jokowi.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengatakan bahwa peran aktif Jokowi dalam menyokong pencalonan Gibran, putranya, sebagai pendamping Prabowo hingga akhirnya meraih kemenangan di pilpres, turut memperkuat persepsi adanya kesinambungan pengaruh dari pemerintahan sebelumnya.
Menurut Bawono, meski Prabowo sudah resmi menjadi Presiden, keberadaan Jokowi dan pengaruhnya melalui Gibran mengesankan ada dua figur penting dalam pemerintahan. Apalagi kemenangan Prabowo tak bisa dilepaskan dari kontribusi besar Jokowi yang memiliki approval rating di atas 75 persen—dan meng-endorse Prabowo sebagai suksesornya.
Prabowo sudah 5 kali mengikuti kontestasi pilpres sejak 2004 sampai 2024 dengan 4 kali kekalahan. Baru pada Pilpres 2024 ia—dengan dukungan Jokowi—akhirnya meraih kemenangan.
“Memang tidak dapat dipungkiri, kemenangan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024 itu ada andil dari presiden petahana saat itu, Joko Widodo. Apalagi kemudian putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mendampingi sebagai wapres Prabowo,” kata Bawono.
Selain keberadaan Gibran sebagai wapres, keputusan Prabowo memasukkan menteri-menteri Jokowi ke dalam pemerintahannya juga dipandang menjadi bukti bahwa pengaruh Jokowi masih kuat. Sementara di sisi lain, Prabowo beralasan banyak menteri Jokowi yang bagus, plus pemerintahannya saat ini mengusung visi keberlanjutan.
Selama enam bulan pemerintahan Prabowo, Jokowi tak sepenuhnya pensiun. Kediamannya di Solo masih menjadi magnet bagi para menteri untuk sowan, baik sekadar bersilaturahmi atau bahkan masukan terkait program.
Saat Lebaran 2025, misalnya, banyak menteri Prabowo—yang dulunya menteri Jokowi—yang bersilaturahmi ke rumah Jokowi. Mereka adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Wamen Pertanian Sudaryono.
Mereka datang bergiliran menemui Jokowi di Solo pada 8–9 April (saat Prabowo tengah melawat ke Timur Tengah) dan 9–15 April 2025 (ketika Prabowo berkunjung ke Turki).
Trenggono dan Budi Gunadi bahkan tak segan menyebut Jokowi sebagai “bos” meski sudah pensiun. Trenggono misalnya menyeletuk, “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya.”
Senada, Budi Gunadi berucap, “Mau silaturahmi karena Pak Jokowi kan bos saya.”
Sementara Budi Arie sowan ke Solo pada hari kedua Lebaran, 1 April. Selain untuk bersilaturahmi, Budi meminta masukan kepada Jokowi tentang program Koperasi Desa Merah Putih yang akan diluncurkan dan beroperasi mulai 28 Oktober 2025.
Kepada Budi Arie yang dulu ketua relawannya, Jokowi berpesan agar program Kopdes Merah Putih dilaksanakan dengan hati-hati agar berhasil menjadi salah satu instrumen kemajuan masyarakat desa.
Jokowi juga dimintai nasihat oleh Wamen Pertanian Sudaryono, mulai dari soal serapan gabah, keluhan petani, hingga persoalan distribusi pupuk.
Tak cuma menteri, para perwira polisi peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri juga bertandang ke Jokowi pada 17 April. Rangkaian silaturahmi tersebut berlangsung di tengah hangatnya isu matahari kembar.
Istana merespons santai pertemuan Jokowi dengan para menteri dan serdik Sespimmen Polri. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, pertemuan-pertemuan itu hanya silaturahmi dan para menteri solid di bawah kepemimpinan Prabowo.
“Sama sekali tidak [ada matahari kembar]. Bagi beliau (Prabowo), semangatnya silaturahmi,” tegas Prasetyo.
Langkah Independen Prabowo
Bawono berpandangan, saat ini Prabowo mulai berusaha melepaskan diri dari bayang Jokowi secara perlahan. Menurutnya, hal itu dapat terlihat dari beberapa arah kebijakan yang diambil saat ini, salah satunya keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) proyek ambisius Jokowi.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, IKN masuk sebagai salah satu dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN). Meskipun tetap dilanjutkan, Bawono mengatakan IKN tidak mendapatkan perhatian sebesar yang diinginkan Jokowi.
Prabowo dinilai akan memprioritaskan program unggulannya sendiri seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah hingga ketahanan pangan. ”IKN itu kan nggak bisa kita pungkiri, itu ambisi besar Jokowi sebagai sebuah legacy.”
“Pembangunan IKN ini seperti tidak menjadi prioritas saat ini dari pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan ada kabar kan, anggarannya juga tidak dikucurkan secara deras. Ada tetap, bangunan dilanjutkan, tapi tidak dilakukan secara jor-joran. Karena Prabowo juga punya keinginan meninggalkan legasi berupa kebijakan yang katakanlah ambisius, MBG,” tambah Bawono.
Prabowo menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun sementara pembangunan tahap pertama IKN di pemerintahan Jokowi sebesar Rp 89 triliun periode 2022-2024.
Bawono juga melihat Prabowo membatasi ruang gerak Gibran sebagai Wapres. Menurutnya, Gibran tidak diberikan peran signifikan dalam menjalankan kebijakan pemerintah, seperti ketika JK banyak memainkan peran terutama dalam mediasi konflik dalam pemerintahan era SBY.
“Kan sempat Gibran meluncurkan program lapor Mas Wapres, kemudian bantuan Istana Wakil Presiden. Dan itu kemudian redup. Ada kesan bahwa dua manuver tersebut diredam Istana Presiden,”
Di sisi lain, menurut Bawono, Prabowo nampaknya mulai mengurangi frekuensi bertemu empat mata dengan Jokowi untuk menyudahi isu dikendalikan Jokowi. “Berkurangnya frekuensi pertemuan itu, saya pikir bagus ya, bagus untuk citra Pak Prabowo.”
Jika ditilik ke belakang, momen pertemuan empat mata Prabowo dan Jokowi terakhir berlangsung pada Desember 2024. Di momen Lebaran 2025, Prabowo juga tidak mendatangi Jokowi ke Solo dan memilih mengutus putra tunggalnya, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo (Didit).
Jokowi mengeklaim bersilaturahmi dengan Prabowo melalui video call. Di momen Lebaran, Prabowo justru memanfaatkan waktu tersebut untuk bersilaturahmi ke kediaman Megawati Soekarnoputri untuk merealisasikan pertemuan yang sudah lama tertunda.
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan Prabowo tidak memberi tahu Jokowi ihwal rencana bertemu Megawati. Dia menuturkan pertemuan silaturahmi bisa dilakukan Prabowo dengan siapa saja.
Keakraban Prabowo dan Megawati di momen Lebaran disebut membuat Jokowi gerah. Sebab, hubungan Jokowi dan Megawati memburuk sejak pisah jalan di pilpres 2024.
Adapun dalam launching Danantara, Prabowo turut mengundang SBY, tidak hanya Jokowi. Keduanya pun dijadikan sebagai Dewan Pengarah Danantara.
Ketika Jokowi berada cukup lama di Jakarta usai mengurus laporan di Polda terkait tudingan ijazah palsu, awal Mei, tak ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo yang diungkap ke publik. Jokowi justru menyempatkan bertemu dengan para relawannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro beranggapan bahwa saat ini Prabowo tengah menyeimbangkan ‘bandul politik’ dengan memperlihatkan intensitas pertemuan dengan mantan Presiden lainnya.
“Jadi dengan sendirinya matahari kembar itu sirna. Karena Pak Prabowo arahnya selain merangkul, tapi juga menyimbangkan bandul politiknya. Supaya balancing of power itu terbentuk. Jadi sama rasa, sama rata,” kata Agung.
Prasetyo Hadi membantah Prabowo membatasi pertemuan dengan Jokowi usai isu matahari kembar. Dia menyatakan saat ini Prabowo tengah mengatur jadwal bertemu dengan Jokowi begitu pula dengan Megawati. “Sedang diatur, tenang aja,” ucapnya.
Seberapa Penting Prabowo Tepis Isu Presiden Boneka?
Bantahan tegas yang disampaikan Prabowo soal Presiden boneka dinilai sudah tepat. Bawono mengatakan isu matahari kembar yang menjadi pembahasan di ruang publik tak bisa dilepaskan dari persiapan kontestasi pilpres 2029.
Meski masih 4 tahun lagi, ia menilai bila narasi ini terus bergulir tanpa respons yang tegas, dampaknya tidak hanya pada legitimasi kepemimpinan Prabowo saat ini, tapi juga berpotensi menggerus kekuatan elektoral sebagai calon petahana.
Apalagi, partai-partai pendukung seperti Gerindra, Golkar hingga PAN sudah menyatakan kesiapan mengawal Prabowo hingga 2 periode.
‘[Isu matahari kembar] itu kan tentu punya dampak elektoral kepada Pak Prabowo, dengan potensi keterpilihan kembali yang kecil. Saya pikir itu yang sekarang sedang dimitigasi oleh Pak Prabowo,” ujar Bawono.
Oleh sebab itu, oenting bagi Prabowo untuk memperkuat citra sebagai nakhoda sesungguhnya.
“Beliau ingin benar-benar menegaskan kendali sepenuhnya, 100 persen, terhadap pemerintahan ini. Isu matahari kembar bukan tak mungkin diciptakan oleh orang-orang yang masih menginginkan Pak Jokowi berperan lima tahun ke depan,” tutup Bawono.
