Prabowo Persenjatai Kapal Bakamla untuk Halau Kapal Asing di Natuna

Menhan Prabowo Subianto dalam pelaksanaan Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan) hari ke-2 yang dilaksanakan di kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (13/1). Foto: Kemhan RI

Perairan Natuna kerap menjadi sasaran pelanggaran kapal asing, seperti kapal China melanggar aturan ZEE Indonesia.

Bakamla yang menjadi garda terdepan kerap kesulitan karena kapal-kapal belum dipersenjatai.

Namun, kini Bakamla bisa lebih bernapas lega. Sebab, kapal-kapal Bakamla sudah diizinkan menggunakan senjata.

Hal ini kembali disampaikan Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia dalam RDP dengan Komisi I DPR, Selasa (2/1).

Bakamla saat menyergap kapal nelayan Vietnam di Perairan Natuna. Foto: Dok. Bakamla

Aan sebelumnya sempat bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Agustus 2020. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan kondisi anggota Bakamla dan alutsista terkini, termasuk kendala tidak ada senjata dalam menjaga pantai.

Terlebih, Bakamla dengan kapal coast guard yang ada kerap berhadapan dengan coast guard dari negara lain termasuk China, terutama di perairan Natuna.

Mengetahui kondisi itu, Prabowo langsung mengizinkan kapal Bakamla dipersenjatai. Terlebih tidak ada masalah dengan aturan.

"Bakamla baru mendapat izin beli senjata baru bulan Agustus tahun lalu, tapi ini masih bersyukurlah karena kita sudah ada senjata," kata Laksdya Aan Kurnia.

Kapal Coast Guard China membanyangi KRI Usman Harun-359 saat melaksanakan patroli di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan memang memiliki eskalasi tinggi. Sengketa wilayah antara kapal China dan kapal-kapal Indonesia kerap terjadi di lapangan.

Karena itu, kelengkapan senjata bagi kapal-kapal Bakamla sangat diperlukan untuk merespons peningkatan eskalasi di perairan Natuna yang kapan saja bisa terjadi.

"Ada risiko peningkatan eskalasi dan spil over konflik," tambah dia.

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Aan Kurnia pada penandatanganan MoU antara Bakamla RI dan PT Pindad. Foto: Dok. Istimewa

Segala persiapan dan upaya pencegahan ini bukan tanpa alasan. Pada 22 Januari 2021, China baru memperbaharui UU Penjaga pantai yang memungkinkan armada coast guard mereka dipersenjatai. Aturan itu berlaku pada 1 Februari 2021.

Untuk memastikan itu, Aan sempat berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Bila China memang sudah membekali kapal dengan senjata, Bakamla harus lebih menyiapkan diri.

"Ini secara formal sudah disampaikan, kami juga sudah berkoordinasi dengan Ibu Menlu (Retno Marsudi) untuk menanyakan perihal ini," tambah Aan.

Terkait kapal Bakamla yang mulai dipersenjatai, Aan sempat menyinggungnya pada rilis akhir tahun kinerja Bakamla. Dari perencanaan, kapal Bakamla akan dilengkapi dengan senjata berkaliber 30 mm.

"Kaliber diizinkan, kita sementara hanya menggunakan 30 mm yang paling besar. Kemudian ke bawahnya 12,7 mm sama senjata perorangan. Itu saja," jelasnya.

"Senjata yang saya gunakan bukan untuk mematikan, tapi hanya untuk self-defense, hanya untuk bertahan. Jadi enggak butuh senjata besar, kaliber besar, seperti TNI AL," tegasnya.

Bakamla berhasil usir kapal Coast Guard China di Laut Natuna Utara, Senin (13/9). Foto: Bakamla

Peningkatan senjata ini merupakan sejarah bagi Bakamla. Sebab selama ini, anggota di lapangan hanya dipersenjatai dengan peluru karet.

"Jadi sejarah bawah Bakamla boleh pakai senjata," ungkap dia.

"Jadi sebelumnya kita hanya pakai senapan karet. Jadi kelihatannya kayak senjata, tapi sebenarnya karet. Dummy dari karet, tapi kalau ngetok orang pusing juga ya, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah pakai senjata betulan," tutupnya.