Prabowo Segera Bertemu Megawati, PDIP Tegaskan Tak Bahas Bagi-bagi Jatah Menteri

19 September 2024 12:56 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah di Gedung DPR RI, Senin (12/6/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah di Gedung DPR RI, Senin (12/6/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kabar pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri semakin dekat. Kapan terjadi?
ADVERTISEMENT
Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun mempertanyakan pihak yang menilai pertemuan itu sebagai upaya membahas bagi-bagi jatah menteri di kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Ya itu sih masalahnya, seakan-akan kalau pemimpin bangsa bertemu langsung bagi-bagi kekuasaan, pertemuan itu pertemuan transaksional, itu yang tidak baik bagi kita semua. Kita diminta oleh publik agar partai politik tidak transaksional, begitu kedua pemimpin akan bertemu, langsung pertanyaannya apakah ini bagian dari bagi-bagi kursi, transaksional lagi. Nah kita ini suruh ngapain sesungguhnya ya," ujar Said kepada wartawan saat dijumpai di kompleks parlemen, Kamis (19/9).
Said tidak menjelaskan apa tujuan pertemuan keduanya. Dia hanya menjelaskan kedua pimpinan partai itu akan bertemu secepatnya.
Momen Prabowo Zubianto bersama Megawati Soekarnoputri. Foto: Instagram/@prabowo
"Kita semua berharap kedua pemimpin bangsa ini bisa secepatnya bertemu, kita semua menunggu, masyarakat menunggu. Baik Ibu Megawati maupun Presiden terpilih insyaallah secepatnya akan bertemu," tambahnya.
ADVERTISEMENT
Meski demikian, Said menjelaskan kalau PDIP memang menjalin komunikasi terus dengan Gerindra.
"Kalau dengan Gerindra kami selalu bertemu, saya selalu bertemu dengan Pak Dasco setiap saat, dengan Pak Muzani setiap saat, dengan tokoh-tokoh Gerindra yang lain setiap saat," ujar Said.
Namun membantah komunikasi itu membahas soal kabinet yang akan datang.
"Enggak, itu kan ranahnya di sana di presiden terpilih," sambungnya.