Prabowo Singgung Ada Menteri Neolib di Kabinet Jokowi, Siapa?

Presiden Joko Widodo (keempat kanan) memimpin rapat terbatas yang diikuti sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto menyinggung ada sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang menganut azas neoliberal.

Hal itu diungkapkan dia saat memaparkan data 'aplikasi nyata ekonomi Pancasila oleh Presiden Jokowi' di Rakernas LDII 2023, Jakarta Timur, Selasa (7/11).

Prabowo menilai, selama ini Jokowi selalu berfokus pada nasib kalangan rakyat kecil di Indonesia. Namun, di tengah itu, adapula menteri neoliberal.

Ia mengaku, menyaksikan betul sikap dari Presiden Jokowi itu terkhusus usai ia masuk ke dalam kabinet menjadi Menteri Pertahanan.

"Begitu saya masuk kabinet saya lihat, kan saya hadir sidang kabinet, saya lihat. Kebijakan-kebijakan selalu memikirkan bagaimana rakyat kecil, bagaimana orang miskin. Itu selalu fokus beliau. Ada juga menteri-menteri yang neolib-neolib itu," kata Prabowo.

Rapat terbatas perdana Presiden Joko Widodo bersama menteri kabinet Indonesia Maju menggunakan pembatas dari kaca akrilik di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris

Prabowo mengaku pernah melihat 'menteri neolib' itu merayu Jokowi untuk melancarkan kepentingannya. Namun, kata dia, Jokowi tetap pada pendiriannya yang membela rakyat kecil.

"Selalu aku lihat kadang-kadang coba-coba 'bapak presiden gini, gini, gini' intinya enggak usah, enggak, harus," ucapnya.

Meski demikian, Prabowo enggan menyebut secara rinci siapa menteri yang dimaksud karena menurutnya hal itu tidak etis.

"Enggak boleh dong, enggak etis karena kan kita harus kompak, tapi neolib gimana?" ujarnya.

Presiden Joko Widodo (keempat kanan) memimpin rapat terbatas yang diikuti sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung keberhasilan Presiden Jokowi dalam menerapkan ekonomi Pancasila.

Dalam paparannya, Prabowo mencontohkan salah satunya ialah Program Keluarga Harapan dengan biaya Rp 28,7 Triliun mampu mencakup 10 juta keluarga penerima manfaat dengan bantuan Rp200 ribu hingga Rp1 juta per tahun.

"Ini baru segini, belum lagi subsidi BBM. Subsidi BBM kita hampir Rp 400 triliun lebih," tandas dia.