news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Prabowo soal Anggaran Alpalhankam Rp 1.769 T: Kok Kamu Lebih Tahu?

2 Juni 2021 13:09 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2021, Selasa (16/2) di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Foto: Dok. Humas Kemhan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2021, Selasa (16/2) di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Foto: Dok. Humas Kemhan
ADVERTISEMENT
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto heran wartawan lebih tahu terkait rencana besar-besaran peremajaan sistem pertahanan yang akan dilakukan Kemhan.
ADVERTISEMENT
Rencana itu tertuang dalam Perpres tentang Alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) yang isinya pengadaan alutsista dengan memanfaatkan skema pendanaan utang luar negeri senilai Rp 1.769 triliun.
"Kok tahu kamu, lebih tahu kamu?" ujar Prabowo saat ditanya wartawan sebelum menghadiri rapat di DPR, Rabu (2/6).
Meski enggan merinci terkait benar tidaknya besaran angka pinjaman luar negeri tersebut, Prabowo menyebut hal itu akan dijelaskannya secara gamblang dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR.
"Ya nanti DPR tanya saya dong, bukan kamu," ucap prabowo sembari tertawa.
"Tentunya ini pertemuan, ya kita akan paparkan rencana ke depan tentunya akan ada tanya jawab ya kita akan berusaha menjelaskan segamblang-gamblangnya," lanjut dia.
Ilustrasi alutsista Indonesia. Foto: Helmi Afandi/kumparan
Sebelumnya Juru bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, heran dengan bocornya draf Perpres yang masih dibahas Kemhan itu. Menurutnya, skema utang luar negeri senilai Rp 1.769 triliun dinilai tak akan mengurangi alokasi belanja dalam APBN.
ADVERTISEMENT
"Pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari Pinjaman Luar Negeri. Nilainya nanti dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," ujar Dahnil dalam keterangan tertulisnya.
Rencana tersebut, kata Dahnil, dilakukan Kemhan murni atas perintah Presiden Jokowi yang sebelumnya didasarkan atas pertanyaan soal sudah sejauh apa sistem pertahanan Indonesia berbenah. Dari pertanyaan itulah, Jokowi pun menginginkan adanya perbaikan dalam sistem tersebut setidaknya dalam jangka waktu 5 hingga 25 tahun mendatang.
"Sesuai dengan direktif Presiden RI,Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, beliau ingin ada kejelasan lima sampai dengan 25 tahun ke depan kita bisa memiliki alpalhankam apa saja? Berangkat dari direktif tersebut, dengan juga melihat kondisi alpalhankam kita yang faktualnya memang sudah tua," ungkap Dahnil.
ADVERTISEMENT