Prabowo soal Caleg Eks Koruptor Gerindra: Kalau Korupsi Tak Seberapa?

Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Capres nomor urut 01 Joko Widodo mengungkapkan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto menjadi salah satu partai yang paling banyak mencalonkan caleg yang mantan napi koruptor.

Jokowi mencatat setidaknya ada enam calon legislatif (caleg) Partai Gerindra yang eks koruptor dan dicalonkan dalam Pileg 2019.

"Mantan koruptor, mantan napi koruptor. ICW (Indonesia Corruption Watch) memberikan data jelas sekali, ada enam yang bapak calonkan," ucap Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).

Namun, Prabowo mengakui belum mendapatkan laporan dari ICW, dan menyatakan ketidaksetujuannya karena hasil tersebut dinilainya sangat subjektif. Sementara itu, Prabowo juga menyampaikan jika ada kader Gerindra yang korupsi maka ia akan memasukannya sendiri ke penjara.

46 Caleg Eks- Napi Korupsi. (Foto: Dok. ICW)

"Ada juga kadang-kadang tuduhan korupsi yang korupsinya menerima THR seluruh DPRnya. Kalau kita cek di kejaksaan, boleh kita bandingkan. Banyak yang tunggu masuk KPK, silakan cek, tapi jangan saling tuduh partai masing," jawab Prabowo.

Jokowi kemudian menyangkal dan meminta maaf kepada Prabowo dengan tidak bermaksud menuduh Partai Gerindra sebagai partai korupsi. Ia menyebut seharusnya Prabowo mengetahui caleg-caleg yang diseleksi partainya, sebab ia turut menandatanganinya.

"Yang tanda tangan dalam pencalegan itu ketua umumnya dan sekjen. Artinya bapak tanda tangan. Mohon maaf Pak Prabowo, jadi saya tidak menuduh partai Bapak korupsi, ndak. Ini mantan napi koruptor," ungkap Jokowi.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengambil undian pertanyaan saat debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Prabowo kemudian membalasnya bahwa proses demokrasi di Indonesia membebaskan masyarakat untuk memilih siapa pun yang mereka kehendaki. Ia membebaskan kepada rakyat apakah ingin memilih calegnya yang sudah terbukti pernah melakukan korupsi atau tidak dalam pileg mendatang.

"Kalau sudah diproses di hukum, kalau UU mengizinkan, kalau rakyat menghendaki. Kalau korupsi enggak seberapa? Benar korupsi itu salah, tapi kalau merugikan rakyat triliunan itu yang harus kita habiskan di Indonesia ini," tutup Prabowo.