Prabowo soal Pertahanan Kuat: Tak Ada Niat Caplok Negara Lain, Hanya Bela NKRI

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) mencoba senjata saat kunjungan kerja ke PT PINDAD di Bandung. Foto: Dok. Kementerian Pertahanan

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan meningkatkan pertahanan negara adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Sebab, berkaca dari sejarah, Indonesia selalu 'diganggu' imbas dari melimpahnya kekayaan alam.

Prinsip dasar meningkatkan pertahanan RI, menurut Prabowo, bukan untuk mengambil wilayah negara lain, hanya untuk mempertahankan NKRI.

"Kita tidak ada niat mencaplok negara lain, tidak ada niat, kita hanya bela nusantara kita. Kita hanya mau bela NKRI kita, karena itu kita tidak perlu punya kapal selam yang bisa nyusup," kata Prabowo saat menjadi Keynote Speaker dalam Webinar Unpad bertajuk 'Optimalisasi Industri Pertahanan Dalam Konteks Kepentingan Nasional RI di Abad 21', Jumat (9/7).

Hadir juga dalam Webinar itu pengamat Pertahanan Andi Wijayanto, Dekan FEB Unpad Prof Nunuy Nur'afiyah, Dirut Pindad Abraham Mose dan akademisi serta pejabat Kemhan TNI lainnya.

Ilustrasi alutsista Indonesia. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Prabowo menjelaskan, Indonesia harus kuat secara pertahanan dan kalau mau investasi untuk 5 tahun misalnya, dibelanjakan USD 2-2,5 miliar setiap tahun masih sangat memadai.

"Itu sangat-sangat memadai dan cukup minimal karena mengamankan kekayaan yang demikian kayanya," beber Ketua Umum Gerindra ini.

Lebih lanjut, Prabowo lalu memberikan perbandingan untuk 25 tahun mendatang ia telah menyusun sebuah rencana pertahanan jangka panjang. Jika mengacu kepada Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product (GDP) maka alokasi pertahanan RI seyogyanya 0,8 persen dari PDB.

Sementara negara lain, dicontohkan Prabowo, Singapura 3 persen dari PDB, Vietnam 2,3 persen dari PDB, Australia 1,9 persen dari PDB.

"Indonesia 0,8 persen. Jadi, dengan rencana kita tadi saya katakan kita tetap utamakan kesejahteraan rakyat kita harus segera angkat rakyat kita yang paling miskin keluar dari kemiskinan, kita jamin pangan, jamin obat, karena itu saya menyarankan ke Presiden, saya tidak minta naik dari 0,8 persen GDP, tetapi kalau dikelola dengan baik, bener, cerdas, kita tidak ada niat untuk jajah bangsa lain," urai Prabowo.