Prabowo Teken Perpres IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

19 September 2025 19:18 WIB
·
waktu baca 2 menit
Prabowo Teken Perpres IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028
Prabowo menandatangani Perpres berisi perubahan RKP 2025, isinya salah satunya menetapkan IKN jadi Ibu Kota Politik 2028.
kumparanNEWS
Suasana upacara pengibaran bendera HUT ke-80 RI di Nusantara, Minggu (17/8/2025). Foto: YouTube/ IKN Indonesia
zoom-in-whitePerbesar
Suasana upacara pengibaran bendera HUT ke-80 RI di Nusantara, Minggu (17/8/2025). Foto: YouTube/ IKN Indonesia
ADVERTISEMENT
Presiden Prabowo menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai ibu kota politik pada 2028.
ADVERTISEMENT
Hal tersebut ditetapkan Prabowo melalui peraturan presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang ditandatangani pada Juni lalu.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” tulis Perpres tersebut, dikutip Jumat (19/9).
Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa target pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.
Presiden Prabowo Subianto bersiap memimpin upacara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
Pertama, luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektare. Kedua, persentase pembangunan gedung atau perkantoran mencapai 20 persen.
Selanjutnya, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen. Dan keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen.
ADVERTISEMENT
Terkait dengan ASN, pada tahap pertama sebanyak 1.700-4.100 orang dengan dilakukan pemindahan ASN ke IKN dan penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas lbu Kota Nusantara.
“Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang; dan (ii) cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25 persen,” tulis keterangan lampiran beleid tersebut.