Prabowo Temui Anwar Ibrahim Bahas Tenaga Kerja: Kita Akan Tertibkan

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis, 9 Januari 2025, di Rumah Tangsi, Kuala Lumpur, Malaysia. Foto: Dok. Istimewa

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada pertemuan itu, keduanya membahas banyak kerja sama salah satunya tenaga kerja.

“Saya dengan Perdana Menteri Anwar dengan pertemuan sangat intensif, membahas banyak masalah kerja sama, intinya adalah keputusan politik, the political will bahwa Indonesia dan Malaysia harus kerja sama dengan erat,” kata Prabowo, Senin (27/1).

“Kita akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Semua bidang kita sudah sepakat untuk meningkatkan kerja sama,” lanjutnya.

Berkaitan dengan tenaga kerja sebelumnya terjadi penembakan terhadap pekerja migran Indonesia di perairan Malaysia. Otoritas Malaysia mengungkapkan, 5 WNI ditembak di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, pada Jumat (24/1).

Mereka ditembak karena dituding terlebih dulu menyerang Kepala Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang sedang melakukan tugas patroli.

Dalam insiden itu, satu orang tewas dan 4 lainnya terluka. 3 korban luka dibawa ke rumah sakit di Serdang. Sementara 1 korban lainnya dibawa ke Rumah Sakit Klang.

Kepala Kepolisian Selangor Datuk Hussein Omar Khan mengatakan, kapal yang ditumpangi WNI itu menabrak kapal milik APMM yang sedang melakukan tugas patroli.

“Dalam insiden tersebut, anggota APMM melepaskan beberapa tembakan untuk membela diri ketika dua tersangka, yang bersenjata parang, menyerang mereka,” kata laporan Kantor Berita Bernama.

Wamen P2MI, Christina Aryani menyebut lima WNI itu pekerja migran unprocedural. Meski begitu, ia mengecam tindakan otoritas Malaysia dan dianggap menggunakan kekuatan secara berlebihan.

"P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bilamana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force,” kata Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani di Kantor P2MI, Jakarta, Minggu (26/1).