Prabowo Tunggu Laporan Erick Thohir dan BPK soal Dugaan Korupsi Asabri
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Asabri berkaitan dengan dana jaminan hari tua (pensiun) prajurit-prajurit TNI/Polri dan PNS TNI/Polri, dan PNS Kemhan. Sehingga, Prabowo memastikan pihaknya akan menginvestigasi kasus ini agar dana pensiun prajurit tak terganggu.
"Ketika mendapat laporan terkait dugaan korupsi di Asabri, Menhan sedang mempelajari dan menunggu informasi lengkap permasalahannya dari Menteri BUMN dan BPK," ucap juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjutak, kepada wartawan, Selasa (14/1).
"Jadi, Pak Menhan ingin memastikan dana prajurit tetap aman dan tidak terganggu," imbuhnya.
Dahnil menjelaskan, Kemhan adalah salah satu lembaga yang berkaitan dengan Asabri. Meski, secara korporasi Asabri berada di bawah Kementerian BUMN.
Ia lalu merinci dana iuran untuk pensiunan TNI/Polri termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemhan. Dahnil menyebut masing-masing orang dipotong 4,75 persen dari total gaji pokok untuk iuran pensiun.
ADVERTISEMENT
"Dari total aset Rp 35,188 triliun, PT Asabri berasal dari uang iuran pensiun prajurit TNI/Polri dan PNS TNI/Polri termasuk PNS Kemhan. Di mana dari total gaji pokok mereka setiap bulan dipotong 4,75 persen untuk iuran pensiun, dan 3,25 persen untuk tunjangan hari tua," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan, Wahyu Sakti Trenggono, juga memastikan pihaknya akan melakukan investigasi di internal Kemhan untuk kasus Asabri.
"Ini soal nasib prajurit TNI dan Polri. Saya baru tahu dari media dan secara korporasi ada di bawah Kementerian BUMN. Jadi (kami) akan dalami dari sisi Kemenhan, juga akan melakukan investigasi secara mendalam dan detail," kata Wahyu, Senin (13/1).
Kasus dugaan korupsi Asabri terkuat dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Mantan Ketua MK itu bahkan menyebut korupsi dari korporasi ini lebih besar dari skandal Jiwasraya.
ADVERTISEMENT
Sementara Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, mengatakan Asabri memang terindikasi melakukan penempatan dana investasi di saham-saham berisiko tinggi dan tidak likuid.
Diperkirakan nilai korupsi dalam BUMN asuransi prajurit Indonesia mencapai lebih dari Rp 10 triliun.