Pram Sepakat dengan Dedi Mulyadi, Pembangunan Vila di Puncak harus Dibatasi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai meninjau Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sepakat dengan rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membatasi pembangunan vila-vila di kawasan Puncak, Bogor.

"Saya termasuk yang setuju kalau memang dilakukan pembatasan untuk membangun vila-vila di Puncak. Siapa pun itu yang akan membangun, bukan hanya warga Jakarta, warga dari mana pun harus dibatasi karena hal ini terlihat dari beberapa banjir yang terjadi, terutama yang terakhir kemarin," tutur Pram saat dijumpai di Kantor Dinas Teknis Abdul Muis, Jakpus, Selasa (11/3).

Menurut Pram, kawasan puncak adalah lokasi yang vital sebagai penyerapan air. Fungsi ini bisa berkurang, jika terlalu banyak bangunan dibangun di kawasan itu.

"Curah hujan itu tidak lagi di atas Danau Ciawi dan Sukamahi, tetapi di bawahnya. Dan itu sebagian sudah menjadi area publik, area yang dijadikan vila, kemudian penginapan, kemudian juga restorasi dan sebagainya," kata Pram.

Dengan pemahaman itu, Pram pun mendukung rencana Dedi itu.

"Memang saya termasuk yang akan memberikan dukungan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat untuk membatasi vila-vila yang ada di Puncak atau dimanapun yang dibangun baru-baru," tambah Pram.

Sementara itu Pram memilih menertibkan warga Jakarta dengan menghitung Pajak Bumi Bangunan (PBB) mereka. Sehingga, pemasukannya bisa dimanfaatkan pemerintah daerah masing-masing.

"Misalnya kan ada PBB, kalau dia punya vila ini kan menjadi tambahan dari PBB baru. Nah yang begitu-begitu akan kita teratakan," tutupnya.

Sebelumnya Dedi Mulyadi menyatakan dirinya sedih karena kawasan hijau di Puncak Bogor telah beralih fungsi, salah satunya menjadi area wisata Hibisc Fantasy Land milik PT Jaswita, PTPN dan Eiger Land. Dia kecewa atas perubahan fungsi lahan itu, bahkan sempat terlihat menangis saat meninjau lokasi pasca banjir besar Bekasi awal bulan ini.