Pram soal TKD Jakarta Dipangkas: BUMD Harus Putar Otak Cari Skema Pendanaan
·waktu baca 3 menit
PerbesarGubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berinovasi untuk menjaga agar proyek-proyek pembangunan tetap berjalan, meski tanpa suntikan dana dari APBD.
Hal ini menyusul pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk Jakarta menjadi Rp 11,15 triliun.
“Jadi ada beberapa program yang dulunya akan ada yang dilakukan dengan penyertaan modal daerah. Tetapi dengan kondisi seperti ini, kami mendorong agar BUMD atau siapa pun yang akan membangun, misalnya interkoneksi di Dukuh Atas,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/10).
“Yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami, dari saya maupun dari Kementerian Perhubungan, tetap akan dibangun. Tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana APBD. Maka dilakukan dengan partnership dan sebagainya,” lanjutnya.
Menurutnya, situasi ini menjadi tantangan bagi Pemprov DKI dan seluruh BUMD agar dapat lebih kreatif dalam mencari pola pembiayaan alternatif di tengah efisiensi anggaran.
“Ya harus (putar otak). Jadi era menggunakan dana besar yang tanpa pengawalan ketat sudah lewat. Sekarang pasti akan kami kawal secara khusus,” ujar Pramono.
“Tetapi sekali lagi ya, ini kan tidak hanya dialami di Jakarta. Ini dialami oleh seluruh daerah. Memang pemotongan Jakarta paling besar dan ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub (Rano Karno) untuk bisa menyelesaikan, tetap target kami dengan baik,” tambah dia.
Pramono juga menjelaskan soal kebijakan relaksasi pajak yang ia terapkan. Ia menegaskan, pihaknya akan tetap mencari cara untuk menjaga pendapatan daerah.
“Ya, yang jelas tentunya harus ada hal yang bisa menutupi. Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau ke mana saja kan bayarannya Rp 3.500. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya,” jelas Pramono.
“Nah, berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp 15 ribu. Sehingga dengan demikian, dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain. Tetapi yang jelas program prioritas bagi warga tidak mampu atau kurang beruntung tidak kami ganggu sama sekali,” tutupnya.
Pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) untuk Jakarta menjadi Rp 11,15 triliun yang seharusnya Rp 26 triliun. Akibat pemangkasan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta turun dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79,06 triliun.
Pramono mengatakan, keputusan itu merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh Pemprov DKI.
“Alat transfer ke daerah, TKD-nya, mengalami penurunan yang cukup besar. Kita hanya menerima Rp 11,15 triliun, di dalam APBD kita dari Rp 95,35 triliun, menjadi Rp 79,06 triliun. Penurunannya hampir Rp 15 triliun,” katanya.