Pramono Alihkan Skema Obligasi Daerah ke PT SMI, Ajukan Pinjaman Rp 4,5 Triliun

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengalihkan rencana pembiayaan melalui obligasi daerah senilai Rp 5,6 triliun menjadi pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. PT SMI berperan sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur yang bertujuan mendukung percepatan pembangunan nasional melalui penyediaan pendanaan bagi proyek-proyek infrastruktur, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.

Dalam skema terbaru, Pemprov DKI berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp 4,5 triliun kepada PT SMI untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam APBD 2027.

Pramono mengatakan, kebutuhan pembiayaan dalam APBD Jakarta mencapai sekitar Rp 7,5 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 3 triliun akan dipenuhi melalui Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan Rp 4,5 triliun sisanya direncanakan berasal dari PT SMI.

“Jadi, di APBD kita itu ada kebutuhan kurang lebih 7,5 triliun. Yang 3 triliun nanti dari DBH dan yang 4,5 triliun itu dari SMI,” ungkap Pramono saat ditemui wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11).

Pramono memastikan, Pemprov DKI memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman tersebut. Menurut dia, kondisi keuangan Jakarta memungkinkan pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT SMI.

“Dari SMI-nya tentunya bagi Jakarta, angka itu pasti bisa, kemampuan bayarnya lebih dari cukuplah Jakarta dengan kemampuan yang ada,” katanya.

Dia pun menerangkan, perubahan skema pembiayaan itu dilakukan setelah rencana penerbitan obligasi daerah tidak mendapatkan persetujuan. Meski begitu, ia mengaku memahami kekhawatiran pemerintah pusat apabila penerbitan obligasi daerah diikuti oleh daerah-daerah lain.

“Dan terus terang saya juga bisa memahami ketika obligasi tidak mendapatkan persetujuan karena takutnya kalau obligasi ini kan semua daerah akan minta dan ikut serta,” terang dia.

Karena penyusunan RAPBD 2027 harus segera dituntaskan, Pemprov DKI akhirnya mengubah rencana pembiayaan tersebut. Skema yang semula mengandalkan obligasi daerah kini dialihkan menjadi pinjaman melalui PT SMI dan pemenuhan DBH.

“Sehingga dengan demikian, yang perlu dilakukan karena RAPBD untuk tahun 2027 harus sudah selesai, maka kami harus mengubah persetujuan dari dulu yang obligasi menjadi SMI ataupun DBH tadi kekurangannya,” tutur Pramono.

Dibayar Lewat Pemotongan DBH

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, pemerintah pusat sebelumnya membahas rencana penerbitan obligasi daerah yang diajukan Pemprov DKI.

Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah ialah potensi utang tersebut membebani pemerintahan daerah berikutnya.

“Tapi di tingkat pusat kita sudah bicarakan bahwa nanti kalau obligasi daerah itu kan menjadi utang, takutnya jadi beban bagi pemerintahan berikutnya,” sebut Tito saat ditemui wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/11).

Sebagai alternatif, Pemprov DKI akan menggunakan skema pinjaman melalui PT SMI untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk rumah sakit.

Tito menyebut, salah satu mekanisme pembayaran yang diusulkan Menteri Keuangan ialah melalui pemotongan DBH yang belum disalurkan pemerintah pusat kepada DKI Jakarta.

“Dan nanti salah satu teknis cara bayar yang diusulkan oleh Menteri Keuangan, dengan cara membayarnya melalui pemotongan DBH. Kan ada DBH yang belum dibayarkan dari Kementerian Keuangan kepada DKI,” ungkapnya.

Menurut Tito, mekanisme tersebut dinilai dapat mencegah pinjaman menjadi beban bagi gubernur yang menjabat setelah Pramono. Sebab, pembayaran utang akan dilakukan melalui pemotongan DBH yang menjadi hak Pemprov DKI.

“Sehingga meskipun nanti lintas pemerintahan, kita nggak tahu siapa nanti dalam pilkada berikutnya, tidak memberatkan kepala daerah berikutnya karena utangnya dibayar melalui pemotongan DBH itu, saya kira itu cara yang bagus,” papar dia.

Dia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada prinsipnya menyetujui rencana tersebut. Kemendagri juga akan segera mengeluarkan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan pengajuan pinjaman Pemprov DKI kepada PT SMI.

“Kami prinsip, setelah saya mendengar paparan beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera,” imbuhnya.