Pramono Anung Siap Ikut Retreat Kepala Daerah

Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung di kawasan CFD, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024). Foto: Tim Media Pramono Anung

Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung menyambut baik wacana retreat atau pembekalan bagi kepala daerah yang terpilih dalam pilkada serentak 2024. Pembekalan ini akan serupa seperti yang telah dilakukan oleh Menteri Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pada Oktober 2024 lalu.

Sosok yang akrab dipanggil Mas Pram ini awalnya mengatakan bahwa apa pun yang diperintahkan oleh pemerintah pusat harus dipatuhi karena telah diamanatkan dalam undang-undang.

"Sehingga apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk retreat dan sebagainya seyogyanya semua kepala dari mengikutinya dengan baik," ujar Pram saat dijumpai usai menghadiri pengukuhan doktoral istri rekannya di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Sabtu (11/1).

Pram tidak mempermasalahkan perihal durasi retreat tersebut. Dia menilai rencana itu sebagai sesuatu yang baik lantaran dapat memupuk kebersamaan para kepala daerah dalam mengawali kepemimpinan masing-masing di daerah-daerah yang dipimpinnya.

"Ya untuk mengawali pemerintahan tentunya bagus ya, karena ini semangat kebersamaan, intinya kan itu ya," ujar politikus senior PDIP.

Wacana soal retreat ini sempat disinggung oleh Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Dia mengatakan rencananya para kepala daerah terpilih akan dikumpulkan di satu tempat, tetapi belum dipastikan di mana lokasinya.

“Belum tahu (tempat retreat),” ungkap Yusril di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/1).

Presiden Prabowo Subianto pernah memboyong menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus, hingga penasihat presiden ke Akmil untuk dilakukan retreat.

Kegiatan dilakukan selama 4 hari mulai 25 hingga 27 Oktober. Selama retreat, para menteri dan yang lainnya diberi pembekalan dan beraktivitas bersama. Mereka juga diberi seragam Komando Cadangan (Komcad).

Hingga saat ini, waktu pelantikan kepala daerah terpilih masih dalam pembahasan. Aturan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024, gubernur dan wakil gubernur terpilih Pilkada 2024 dilantik pada 7 Februari 2025. Kemudian, untuk bupati-wakil bupati serta wali kota-wakil wali kota dilantik pada 10 Februari 2025.

Tetapi dengan adanya saat ini gugatan sengketa Pilkada di MK yang cukup banyak dan baru selesai disidangkan pada 11 Maret mendatang yang menjadi pertimbangan mundurnya waktu pelantikan kepala daerah terpilih.