Pramono Bebaskan PBB Rumah Tapak Ber-NJOP Rp 2 M dan Rusun Rp 650 Juta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melambaikan tangan usai meninjau sistem pengolahan sampah di Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp 2 miliar atau rumah susun (rusun) dengan NJOP hingga Rp 650 juta.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025.

“Saya kemarin sudah menandatangani, rumah tapak dengan NJOP hingga Rp 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP hingga Rp 650 juta di Jakarta, maka PBB-nya digratiskan. Dengan demikian, hampir sebagian besar PBB warga Jakarta, kecuali untuk orang-orang mampu, kami gratiskan,” terang Gubernur Pramono di Rusun Tambora, Jakarta Barat, pada Rabu (26/3).

Pramono berharap kebijakan ini memberikan manfaat secara berkelanjutan. Menurutnya, prioritas program Pemprov DKI saat ini adalah mengutamakan kesejahteraan seluruh warga, terutama masyarakat menengah ke bawah.

“Tetapi yang jelas, ini akan membawa manfaat yang signifikan. Kami sudah melihat secara keseluruhan kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta. Saya ingin mengelolanya dengan baik. Jika ada kegiatan atau program yang saya utamakan, itu adalah untuk masyarakat menengah ke bawah,” kata Pramono.

Ia menambahkan, setiap wajib pajak diberikan pembebasan pokok untuk satu objek PBB-P2. Jika memiliki lebih dari satu, maka pembebasan pokok diberikan sebesar 50 persen. Sementara jika memiliki rumah lebih dari tiga maka akan tetap dikenakan pajak.

“Jadi, NJOP pada bangunan pertama dibebaskan penuh. Untuk NJOP rumah kedua, pembebasannya 50%, sedangkan rumah ketiga dan seterusnya dikenakan pajak penuh karena dianggap mampu,” tambahnya.

Kebijakan ini sudah ada sejak era Gubernur Jakarta Anies Baswedan, namun berubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 yang diteken Pj Gubernur Heru Budi Hartono.

Pada pemerintahan Anies, hunian dengan nilai di bawah Rp 2 miliar dibebaskan pajaknya. Namun untuk tahun 2024, hanya diberikan untuk satu objek PBB-P2 yang dimiliki wajib pajak.

Isi kebijakan PBB-P2 DKI Jakarta pada 2024 yaitu ruang lingkup pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan, serta kemudahan pembayaran PBB-P2 2024 meliputi, pembebasan pokok, pengurangan pokok, angsuran pembayaran pokok, keringanan pokok dan pembebasan sanksi administratif.