Pramono: Hari Pertama Kerja, 2,37% ASN Jakarta Masih WFA

8 April 2025 10:55 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memberikan sambutan pada kegiatan halal bihalal, Selasa (8/4). Foto: Haya Syahira/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memberikan sambutan pada kegiatan halal bihalal, Selasa (8/4). Foto: Haya Syahira/kumparan
ADVERTISEMENT
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan wakilnya, Rano Karno menggelar halal bihalal bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/4).
ADVERTISEMENT
Halal bihalal yang digelar di pendopo Balai Kota ini merupakan tradisi rutin di lingkungan ASN Pemprov Jakarta sejak dulu. Biasanya halal bihalal digelar di hari pertama bekerja setelah libur cuti bersama lebaran.
Pramono mengungkapkan, berdasarkan laporan yang ia terima pagi ini, ketidakhadiran ASN Jakarta berada di angka 2,37 persen.
“Jadi ada laporan dari Pak Sekda, ketidakhadiran di DKI Jakarta pada hari ini, walaupun boleh work from anywhere 2,37 persen, kecil sekali,” kata Pramono kepada wartawan, Selasa (8/4).
ASN Pemprov DKI Jakarta halal bihalal dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Selasa (8/4). Foto: Haya Syahira/kumparan
Pramono mengizinkan pegawainya untuk melaksanakan WFH, hal ini merujuk pada Surat Edaran (SE) yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pemberlakuan WFA diperbolehkan sampai besok.
“Ya tentunya apa yang sudah ada di SE tersebut tidak diubah, tetapi kalau melihat antusiasme dan juga tadi kami sudah mendapatkan laporan bahwa di Jakarta ini orang sudah siap untuk bekerja,” kata Pramono.
ADVERTISEMENT
Tak Ada Operasi Yustisi Untuk Pendatang
ASN Pemprov DKI Jakarta halal bihalal dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Selasa (8/4). Foto: Haya Syahira/kumparan
Lebih lanjut Pramono juga menegaskan, ia tidak akan melakukan operasi yustisi terhadap para pendatang baru pasca-Lebaran 2025.
“Memang ada pendatang yang, tetap seperti yang kami sampaikan di awal, kami tidak melakukan operasi yustisi. Yang kami lakukan adalah kemudian mendata yang datang, kemudian meminta mereka kalau sudah mempunyai keahlian tertentu, keterampilan tertentu, maka apakah ikut pelatihan, atau mendaftar, mencari pekerjaan dipersilakan,” ujarnya.
Ia mengatakan, siapa pun yang datang ke Jakarta tetap akan dilayani secara administratif dan diberi kesempatan untuk berkontribusi.
“Secara administrasi dia harus mempunyai keanggotaan di mana yang bersangkutan pernah berada. Dan silakan mencari pekerjaan di Jakarta, kalau perlu keterampilan, pendidikan, pelatihan, kami akan menyiapkan untuk itu,” ucapnya.
ADVERTISEMENT