Pramono: Jakarta Hasilkan Sampah 8 Ribu Ton per Hari, Mudah-mudahan Bisa Turun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, MenkoPMK Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Bantar Gerbang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3). Foto: Alya Zahra/kumparan

Sampah masih menjadi masalah serius di Jakarta. Dalam sehari, Jakarta dapat menghasilkan kurang lebih 8.000 ton sampah. Sementara tempat pengolahan sampah yang tersedia, seperti RDF di Bantar Gerbang dan Rorotan, hanya mampu mengurangi sampah di Jakarta sampai dengan 2.000-3.000 ton sampah per hari.

Dikutip dari website Dinas Lingkungan Hidup, RDF merupakan pengolahan sampah menjadi bahan bakar setelah dilakukan pencacahan dan pengeringan. Tujuannya untuk mengurangi kebutuhan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TKA) serta menghasilkan bahan alternatif pengganti batu bara.

“Jakarta sekarang ini tiap hari rata-rata kurang lebih [menghasilkan] 8 ribu [ton] sampahnya, dan dengan proses yang ada, ada RDF di Bantar Gerbang maupun Rorotan, mudah-mudahan bisa turun nanti sampai dengan 5 ribu [ton sampah] dengan 6 ribu [ton sampah],” tutur Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan MenkoPMK Pratikno meninjau pengolahan sampah di Bantar Gerbang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/3). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Pramono mengatakan, akan melakukan penyesuaian apabila ada perubahan tarif tipping fee yang sebelumnya seharga 13,5 sen USD per KWH guna menyelesaikan persoalan sampah di Jakarta. Meskipun begitu, dia belum menjelaskan secara mendetail terkait penyesuaian tersebut.

“Dan kalau kemudian harganya [tipping fee] ada penyesuaian nanti diatur secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, saya yakin ini menjadi jalan keluar yang sangat baik bagi persoalan sampah,” ujar Pramono.

Pramono berharap, Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pengolahan sampah dapat segera diputuskan serta tidak ada lagi perubahan terkait tipping fee sehingga investor akan mudah membangun RDF.

Petugas menggunakan alat berat di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang mengubah sampah menjadi bahan bakar usai dilakukan proses pencacahan dan pengeringan. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

“Dan kami sangat menunggu kalau segera bisa diputuskan [Inpresnya] supaya kita tidak lagi katakanlah hanya membangun RDF. Karena sekarang ini Jakarta sudah punya dua RDF, kalau tanpa ada perubahan tipping fee tadi, pasti orang akan dengan gampang membangun RDF karena aman. Yang membeli ada yaitu Indocement. Sangat mudah dan ada revenuenya,” papar Pramono.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menambahkan, saat ini tipping fee dibayarkan oleh pemerintah pusat lewat APBN dan Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga jika digabungkan tarifnya jauh lebih mahal. Ada yang 22 sen USD per KWH dan 28 sen USD per KWH.

Nantinya, dengan ada Inpres yang baru, birokrasi tipping fee akan lebih mudah hanya melalui pemerintah pusat, sehingga tarif tipping fee dapat berkurang.

“Tarif itu ada yang APBN, ada yang pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu disebut tipping fee itu lho. Kalau di jumlah sebetulnya Pak Gubernur, jauh lebih mahal. Kalau di jumlah ya 13,5 sen [USD per KWH] dari tipping fee itu. Jatuh ada yang 22 [sen USD per KWH], ada yang 28 [sen USD per KWH],” kata Zulhas di lokasi yang sama.

“Tapi kalau di jadi satu [Inpres-nya], dia bisa antara 18 sampai 20 [sen USD per KWH], lebih simpel lebih mudah," pungkasnya.