Pramono: KJP-KJMU Tak Dipangkas Agar Anak Kurang Beruntung Tetap Bisa Belajar
·waktu baca 2 menit

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak terkena pemangkasan anggaran meskipun terjadi penurunan dana transfer ke daerah (TKD).
Pramono menegaskan, keputusan mempertahankan kedua program tersebut dilandasi komitmen untuk memberi kesempatan belajar yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Kenapa KJP maupun KJMU tetap kita pertahankan? Karena saya pengin bagi anak-anak yang kurang beruntung, dari keluarga yang tidak mampu, mendapatkan kesempatan yang adil untuk menempuh pendidikannya, termasuk sampai dengan perguruan tinggi,” ujar Pramono di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (21/10).
Ia menyebut, program bantuan pendidikan seperti KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah menjadi prioritas yang tidak boleh diubah, meski Pemprov DKI tengah menyesuaikan anggaran akibat penurunan pendapatan.
“Memang untuk KJP maupun KJMU, termasuk pemutihan ijazah, adalah program yang tidak boleh diubah. Walau pun ada pemotongan Dana Bagi Hasil yang menyebabkan penurunan APBD DKI Jakarta dari 95 triliun menjadi 81 triliun,” kata Pramono.
Pemprov DKI sendiri telah menyalurkan KJP kepada lebih dari 700 ribu siswa, serta bantuan KJMU kepada belasan ribu mahasiswa.
“Seperti kita ketahui bersama, KJP di Pemerintah Jakarta ini pada tahap dua, kami telah membagi kurang lebih 707.513 siswa. Dan untuk KJMU, kemarin saya barusan tanda tangani, jumlahnya adalah 16.920 siswa,” tuturnya.
Pramono menambahkan, untuk KJMU tahap kedua, Pemprov DKI menyiapkan anggaran sebesar Rp 152 miliar.
“Maka dengan demikian, untuk KJMU tahap kedua ini, yang tadi saya sebutkan 16.920, kurang lebih nominalnya 152 miliar,” ungkapnya.
