Pramono-Rano Minta Maaf soal Satpol PP Bubarkan Aksi Kamping di Depan DPR

Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memberikan sambutan pada kegiatan halal bihalal, Selasa (8/4). Foto: Haya Syahira/kumparan

Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno merespons aksi Satpol PP yang membubarkan aksi kamping di depan DPR RI. Aksi tersebut dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah memperingatkan jajaran Satpol PP DKI secara menyeluruh untuk belajar dari kejadian itu. Jangan sampai terulang di masa depan.

"Atas nama Gubernur kami mohon maaf atas kejadian ini. Gubernur telah mengevaluasi, menegur jajaran pimpinan terkait," kata Chico kepada wartawan, Kamis (10/4).

Chico Hakim (kanan) menjadi narasumber program Info A1, Jumat (23/8). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Chico menekankan, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen dalam memperbaiki tata cara penanganan jika hal serupa kembali terjadi.

Penanganan demo nantinya, akan mengedepankan dialog dibanding tindakan represif.

"Berkomitmen agar aparat Pemprov memperbaiki cara penanganan dan mengedepankan dialog. Terkait cara-cara penanganan yang di luar prosedur akan dipastikan ada sanksi," kata Chico.

Pembubaran tersebut terjadi pada Rabu (9/4) sore. Akun X @barengwarga yang ikut dalam aksi damai menolak RUU TNI tersebut menyebut pembubaran itu dilakukan secara paksa oleh anggota Satpol PP.

Satpol PP DKI sudah menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan di depan DPR. Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengatakan pihaknya akan mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani aksi demo di masa mendatang. Ia juga ikut meminta maaf atas kejadian tersebut.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi dalam aksi di DPR pada Rabu sore. Kami akan lebih mengedepankan dialog untuk menangani situasi serupa," kata Satriadi.

Satpol PP DKI Jakarta meminta massa membongkar tenda di depan gedung DPR. Foto: dok. IG Story Satpol PP DKI Jakarta

Suasana di trotoar depan Gerbang Pancasila Gedung DPR/DPD/ MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4). Foto: Haya Syahira/kumparan

Satriadi menambahkan, ke depan, Satpol PP akan berusaha lebih baik lagi, termasuk dalam menangani aksi unjuk rasa. Ia menyebut pendekatan dengan cara dialog menjadi prioritas utama agar situasi tetap kondusif dan aspirasi masyarakat tetap tersampaikan tanpa menimbulkan gesekan.

"Pendekatan humanis dan komunikatif akan kami jadikan standar dalam setiap pengamanan. Kami ingin memastikan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum tetap terjaga, sejalan dengan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat luas," tutur dia.