Pramono-Rano Temui Tim Ahli, Finalisasi Visi-Misi hingga Bahas UU DKJ

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kedua kanan) dan bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (kanan) memberikan keterangan pers sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta, Jumat (30/8/2024). Foto: Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO

Bacagub dan bacawagub Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan tim ahli di kediaman Pramono di Cilandak, Jakarta Selatan pada Minggu (8/9).

Pertemuan ini membahas visi-misi hingga Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

“Hari ini tentu tim ahli itu banyak gitu kan, meskipun ada seorang ketua, enggak perlu diketahui lah. Artinya kita sedang memfinalisasi tentang visi misi. Karena hari ini informasinya sampai jam 23.59 harus menyerahkan visi misi ke KPUD,” ujar Rano Karno usai pertemuan.

Bacawagub Jakarta Rano Karno berbincang dengan warga saat menaiki MRT Jakarta, Minggu (8/9/2024). Foto: Instagram/@si.rano

Rano menuturkan, mereka membaca ulang kembali visi-misi yang sudah tersusun serta program yang akan dicanangkan.

“Makanya, tadi kita ulang lagi, kita baca lagi, ada yang mana kita evaluasi selama kita berjalan, kan gitu. Kita dapat masukan, ini masuknya di mana, walaupun inti besar dari besarnya sudah cukup sebetulnya,” ungkapnya.

Pram maupun Rano atau Bang Doel tak sebutkan isi dari visi-misi maupun program mereka. “Tapi nanti itu akan kami sampaikan pada waktu debat lah,” ungkapnya.

Namun, ia menuturkan isu yang menjadi fokus keduanya dalam menyusun visi-misi dan program.

“Ya satu air misalnya. Kemarin kan kita bilang ada beberapa wilayah yang PDAM sudah nggak keluar, kemudian tentang polusi, ya termasuk banjir,” ujarnya.

Dalam pertemuan ini, Pram-Rano bersama tim ahli juga membahas UU DKJ dan aglomerasinya.

“Harus, makanya ada Jabodetabek. Itu sudah masuk. Karena selama masih ada Jabodetabekpunjur (Jabodetabek, Puncak, dan Cianjur) gak akan bisa berubah kecuali UU nya bisa dicabut,” ungkapnya.

Rano menuturkan, aglomerasi di Jabodetabekpunjur tak bisa lepas, malah butuh kerja sama yang baik.

“Banyak lah (bentuk kerja sama) saya kan pernah jadi gubernur Banten, pernah jadi ketua tim koordinasi wilayah Jabodetabekpunjur. Itu biasanya pimpinannya berganti tuh, Banten, nanti gubernur Jabar, sama gubernur DKI,” ujarnya.

“Karena Jakarta gak bisa menyelesaikan sendiri karena 13 sungai yang melintas berangkat ada yang dari puncak, ada yang dari Tangerang, melintas Jakarta. Makanya kenapa, waktu itu ada yang dibilang normalisasi, naturalisasi, segala macem,” tuturnya.